Soal Seleksi Hakim MK, Wiranto: Saya Setuju Terbuka

Jakarta - Pemerintah akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencari pengganti Patrialis Akbar yang terjaring dalam OTT KPK. Menko Polhukam Wiranto mengatakan setuju jika proses seleksi hakim MK tersebut dilakukan secara terbuka.

"Nggak apa-apa, harus terbuka. MK itu kan satu lembaga yang keputusannya final mengikat. Sembilan orang (hakim) berarti itu kan sesuatu yang sangat urgensi, sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan hukum nasional. Jadi figur-figur yang dipilih itu kan masyarakat harus tahu, siapa, latar belakangnya bagaimana, tidak ujug-ujug muncul begitu, kan tidak bisa. Jadi saya kira Presiden arahkan terbuka ya, saya kira benar," kata Wiranto saat ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017).

Wiranto mengatakan proses seleksi tersebut sangat penting. Dari proses itulah nantinya yang akan menentukan kualitas MK.

"Saya kira kalau sekarang ternyata kebobolan, sesuatu yang sudah berulang seperti ini tentunya ada yang salah dalam seleksi. Sebab, seleksi itu kan menentukan yang terbaik, tatkala hasil seleksi output-nya tidak terbaik, berarti ada yang salah dalam proses seleksi. Kita pakai logika yang sangat normatif, maka tentunya kita perlu pelajari lagi, seleksinya bagaimana, kenapa kecolongan berkali-kali," jelasnya.

Untuk itu, Wiranto sangat setuju jika proses seleksi itu dilakukan secara terbuka, namun ketat.

"Dengan kesadaran itu, kita melihat kembali, mengevaluasi kembali sistem seleksi. Jangan-jangan sistem seleksinya salah. Kalau salah, ya kenapa tidak diperbaiki, kan begitu," kata Wiranto. (rjo/rvk)