Parpol Minta Anggota DPR Ditambah, Mendagri: Kita Lihat Dulu

Jakarta - Sejumlah fraksi partai politik mengusulkan adanya penambahan anggota DPR. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan aspirasi parpol-parpol tersebut akan dipelajari dan dilihat urgensinya terlebih dahulu.

"Sikap pemerintah, sesuai arahan Presiden, pemerintah menempatkan diri bahwa aspirasi parpol dan masyarakat harus dipegang," ujar Tjahjo di gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017) sore.

Menurutnya, langkah itu diambil guna mengupayakan agar undang-undang tidak direvisi pada setiap periode. Pihaknya juga tidak ingin terburu-buru dalam menanggapi usulan tersebut.

"Nanti kita lihat. Memang ukurannya dari jumlah penduduk. Jawa terbanyak. Wilayah terluas itu Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, tapi penduduknya di bawah 1 juta jiwa. Juga keinginan DPD, ditambah 1 kursi per dapil. Kita lihat urgensinya bagaimana," imbuhnya.

Dia pun mengingatkan bahwa pemilihan legislatif dan presiden merupakan sebuah rezim partai politik. Untuk itu, Tjahjo lebih menekankan adanya peningkatan kualitas partai politik guna memenuhi aspirasi masyarakat.

"Pileg dan pilpres ini rezim partai politik. Peningkatan kualitas parpol di semua hal, termasuk penempatan anggota DPR, calon presiden, dan wapres juga memenuhi aspirasi masyarakat," ucapnya.

Menurutnya, alangkah lebih baik undang-undang yang sudah ada dipertahankan. Menurutnya, perubahan-perubahan bisa saja dilakukan jika terdapat poin yang belum sempurna.

"Untuk jangka panjang, yang sudah baik jangan diubah, yang belum sempurna ya disempurnakan," pungkasnya.

Sebelumnya, PPP mengusulkan penambahan tiga kursi di DPR menjadi 563 anggota. Hal itu terkait dengan adanya Provinsi Kalimantan Utara.

"Memang kan ada provinsi baru, Kaltara. PPP mengusulkan itu jangan mengurangi yang ada, tambah saja tiga. Biasanya provinsi baru dengan penduduk sedikit kan tiga," ujar Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/1).

Sementara itu, PKB mengusulkan jumlah anggota DPR ditambah 10, dari yang sekarang 560 menjadi 570. Salah satu alasan penambahan kursi adalah untuk menutup kekurangan kursi di beberapa daerah pemilihan (dapil).

"Bagi PKB, kalau misal ada komitmen menambah kursi DPR, itu bagi PKB harus berdasarkan hitungan logis. Misal, kalau penambahan dapil disetujui harus akomodir dapil-dapil daerah otonomi baru, sementara dapil lama nggak boleh dikurangi jatahnya," ujar anggota Fraksi PKB Lukman Edy kepada wartawan, Senin (23/1). (rvk/bpn)