Senin 30 Januari 2017, 13:15 WIB
Ketua MPR: Pemerintah Harus Berpihak pada Nelayan
Foto: Dok MPR RI
Jakarta -
Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima keluhan dari pekerja di sektor perikanan dan kelautan terkait dengan aturan-aturan yang memberatkan mereka. Menurut Zulkifli, seharusnya pemerintah berpihak kepada nelayan.
Zulkifli mengatakan hal itu di hadapan anggota Masyarakat Perikanan Nusantara dalam workshop nasional bertema 'Pembangunan Kelautan dan Perikananan'. Workshop ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (30/1/2017).
Menurut Zulkifli, kebanyakan dari mereka mengadukan soal perizinan menangkap ikan, tidak boleh melaut, dan soal kapal. Hal lain yang juga memberatkan mereka adalah soal peraturan-peraturan, dari peraturan daerah, peraturan menteri, hingga peraturan presiden.
"Pemerintah harus berpihak pada nelayan," tegas Zulkifli.
Zulkifli menambahkan, setelah mengalami masa reformasi selama 18 tahun, sudah banyak kemajuan yang dialami bangsa ini dalam otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, banyak perubahan yang terjadi, dari infrastruktur jalan, bandar udara, hingga pelabuhan.
"Di setiap daerah, ada perubahan. Perubahan yang cepat," ungkapnya.
Meski demikian, Zulkifli mengakui pembangunan yang terjadi juga menimbulkan kesenjangan. Di banyak tempat, modal dan sumber daya alam dikuasai oleh segelintir orang.
"Kesenjangan ini satu fakta yang belum diatasi. Kesenjangan ini akibat dari proses pembangunan yang panjang," kata Zulkifli.
Oleh karena itu, Zulkifli berharap negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat yang tertinggal dan tak berdaya.
(ega/nwy)
Zulkifli mengatakan hal itu di hadapan anggota Masyarakat Perikanan Nusantara dalam workshop nasional bertema 'Pembangunan Kelautan dan Perikananan'. Workshop ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (30/1/2017).
Menurut Zulkifli, kebanyakan dari mereka mengadukan soal perizinan menangkap ikan, tidak boleh melaut, dan soal kapal. Hal lain yang juga memberatkan mereka adalah soal peraturan-peraturan, dari peraturan daerah, peraturan menteri, hingga peraturan presiden.
Zulkifli menambahkan, setelah mengalami masa reformasi selama 18 tahun, sudah banyak kemajuan yang dialami bangsa ini dalam otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, banyak perubahan yang terjadi, dari infrastruktur jalan, bandar udara, hingga pelabuhan.
"Di setiap daerah, ada perubahan. Perubahan yang cepat," ungkapnya.
Meski demikian, Zulkifli mengakui pembangunan yang terjadi juga menimbulkan kesenjangan. Di banyak tempat, modal dan sumber daya alam dikuasai oleh segelintir orang.
"Kesenjangan ini satu fakta yang belum diatasi. Kesenjangan ini akibat dari proses pembangunan yang panjang," kata Zulkifli.
Oleh karena itu, Zulkifli berharap negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat yang tertinggal dan tak berdaya.
(ega/nwy)
