Wahidin Sebut Korupsi di Banten Seperti Kurap, Rano Pamer WDP

Jakarta - Masing-masing kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten mulai panas saat membahas soal korupsi. Apalagi, tim supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja di Banten mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan di sana masih masih buruk.

Calon gubernur Wahidin Halim mengatakan bahwa korupsi sudah seperti penyakit kurap. Siapa saja mulai dari pemangku jabatan sampai aparatur pelaksananya melakukan korupsi.

"Makanya harus punya integritas dan mengatakan tidak untuk korupsi. Kita tekankan pengambilan sumpah tidak cukup, tapi harus ada reward dan punishment. Ini perlu kita tegaskan. Ada pakta integritas, moralitas kuat," kata Wahidin soal komitmen pemberantasan korupsi dalam debat di gedung pusat perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (29/1/2017).

Foto: Bahtiar Rivai/detikcom

Mendapat pertanyaan soal korupsi, menurut cagub Rano Karno bahwa pertanyaan ini harus dijawab oleh dirinya. Program Korsupgah (rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi) KPK dulu adalah dirinya yang mengundang ke Banten untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan.

"Kalau ini harus saya yang jawab. Saya yang mengundang KPK. Banten bukan hanya korupsi masalahnya tapi administrasi dan aset," kata Rano Karno.

"Saya sebagai Plt (Gubernur Banten -red) mengundang KPK. Sampai 2 tahun belum sempurna karena berbenah diri. Bahkan KPK berkantor di provinsi. Ini menandakan bahwa Banten bergerak di jalan yang benar," katanya lagi.

Menurut Rano, predikat BPK sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur definitif selalu disclaimer.

"2013 Predikat disclaimer, 2014 kita WDP (wajar dengan pengecualian). Mudah-mudahan tahun depan kita WDP," katanya lagi. (bri/tor)