Soal Pengganti Patrialis, Jokowi Diminta Dengar Partisipasi Publik

Jakarta - Presiden Joko Widodo akan membentuk tim seleksi yang terbuka dan transparan untuk mencari pengganti hakim konstitusi Patrialis Akbar. Indonesia Corruption Watch (ICW) punya masukan untuk presiden dalam membentuk tim seleksi tersebut.

"Yang pasti kan itulah ya, sebenarnya proses pemilihan pejabat publik kan sudah banyak modelnya. Pertama kita mengharapkan ada pembentukan pansel (panitia seleksi) yang diisi orang-orang yang kredibilitas di bidangnya. Sebelum seleksi dimulai, panselnya dipilih dulu kan, orang yang memang memiliki kredibilitas, yang memang layak untuk menjadi pansel," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun saat berbincang dengan detikcom, Sabtu malam (28/1/2017).

Tama berkata dalam proses memilih hakim pengganti Patrialis, diharapkan apa yang disyaratkan di UU MK sepatutnya dipatuhi. Hal tersebut mesti dilakukan agar dalam prosesnya tidak ada lagi kontroversi dalam penunjukkan seorang hakim konstitusi seperti kasus Patrialis.

"Ada beberapa poin penting, pertama dia harus transparan, yang kedua akuntabel, ketiga harus objektif dan ada partisipatif dari masyarakat. Yang seleksi di presiden sebelumnya kan pernah digugat oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi karena tidak transparan dan akuntabel kan, apalagi nggak ada partisipasi masyarakat, jangan sampai terulang dan jadi pelajaran untuk pemerintah," tuturnya,

Tama lantas bercerita soal gugatan dari Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi yang kalah di tingkat kasasi terkait pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi tahun 2013 lalu. Menurut penuturannya, gugatan sempat dimenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Nggak, sebetulnya kita kan, dulu kita dimenangkan Pengadilan-TUN cuma kan kita kalah di kasasi dan pada intinya MA bisa melanggengkan posisi Patrialis lewat putusan itu. Buat kita, untuk pengujian di PTUN, kita kan dimenangkan, berarti hakim di tingkat peradilan pertama dia meyakini bahwa proses seleksi yang pada waktu itu tidak transparan dan tidak ada partisipasi masyarakat, partisipasi publik," ungkap Tama.

Soal gugatan yang gugur di tingkat kasasi sendiri, Tama berkata dia kurang tahu mengapa. Menurutnya, mungkin dari sisi pengamat hukum, mereka melihat pelantikan Patrialis tidak ada masalah sama sekali, meski banyak menimbulkan kontroversi.

"Kita sendiri kurang tahu, mungkin dari pengamat hukum lebih mengaggap itu tidak masalah. Aku sendiri sudah lupa pertimbangannya tuh, pokoknya itu dikalahkan lah," jelasnya.

Seperti diketahui Patrialis Akbar ditangkap KPK terkait kasus dugaan suap. Kini mantan anggota DPR itu telah dibebastugaskan dari Mahkamah Konstitusi.



(gbr/elz)