Begini Debat Panas Agus dan Ahok soal Penggusuran Warga

Jakarta - Cawagub nomor urut 2 Djarot S Hidayat bertanya kepada pasangan nomor urut 1 bagaimana membangun tanpa menertibkan bangunan yang ada di bantaran sungai. Cagub Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan menata Jakarta bisa dengan tidak semena-mena.

"Kami meyakini semua bisa ditata, membangun Jakarta tanpa harus menggusur semena-mena, itu adalah komitmen kami, dan kami perjuangkan," kata Agus di arena debat cagub DKI di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017).


Menurut Agus, pihaknya akan mengedepankan konsep upgrading, membangun, meremajakan kampung di tempat yang sama, tanpa mencabut warga dari lokasi habitatnya.

"Caranya dengan mengalokasikan lahan yang ada, membangun vertikal, bukan horizontal, untuk mendapatkan hunian yang layak dan tidak mengganggu aliran sungai, lingkungan hidup juga harus dipelajari," ujarnya.

"Kami bicara dengan banyak aktivis, komunitas, mereka mau untuk geser sedikit, bukan gusur. Mereka tidak kehilangan miliknya, tidak kehilangan pencarian, karena kami akan bangun terintegrasi," katanya.

Menanggapi itu, cagub nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama mengatakan mereka selama ini mau melakukan normalisasi sungai. Karena itu, mereka membangun rumah susun dengan menggratiskan transportasi, termasuk program KJP dan lainnya.

Langkah itu dilakukan, kata Ahok, karena adanya PP Nomor 38 Tahun 2011.

"Karena ada PP itu dikatakan bangunan yang berdiri di bantaran sungai itu harus ditertibkan agar fungsi sungai kembali," kata Ahok.

Atas hal itu, cagub Agus mengatakan pihaknya akan benar-benar fokus mengelola dan mempercantik tanpa harus menggusur. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan cara-cara kreatif.

"Intinya di good will, kalau alasannya untuk percantik tapi ada motif lain dan menghancurkan rumah warga, ini jadi masalah sebenarnya," ujar Agus.

Agus menceritakan tentang warga yang pernah curhat kepadanya soal penggusuran.

"Pak, kami sebenarnya rela kalau direlokasi, bukan digusur paksa tanpa kompensasi. Kami tak punya hati melakukan itu. Ini adalah urusan kemanusiaan, hukum. Dengan APBD Jakarta sangat disayangkan kalau tidak ada perhatian untuk mereka," ujarnya. (idh/erd)