Debat Panas Ahok-Anies soal 'Untuk Siapa Reklamasi'

Jakarta - Debat panas terjadi saat paslon nomor urut 2 Basuki T Purnama dan Djarot Saiful diberi kesempatan untuk bertanya ke paslon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Membahas soal untuk siapa reklamasi dilakukan.

Cawagub Djarot memulai sesi dengan bertanya kepada Anies mengenai pernyataannya mengenai reklamasi. Djarot mempertanyakan statement Anies di satu waktu yang pernah menyebut reklamasi harus dikaji namun di lain waktu menyebut reklamasi harus dihentikan.

"Jadi tolong dijelaskan bagaimana kalau kebijakan reklamasi itu akan dikaji, bagaimana saat reklamasi itu dihentikan," tanya Djarot di Hotel Bidakara, Jaksel, Jumat (27/1/2017).

Pertanyaan memang ditujukan kepada Anies, namun Sandiaga maju lebih dulu ke depan untuk memberikan paparan. Sandi menyatakan bahwa reklamasi merupakan persoalan keadilan masyarakat. Dia mengkritik kebijakan reklamasi di era saat ini yang tidak transparan.

"Dan nelayan tidak pernah dipikirkan dampaknya terhadap mereka. Kita harus hadirkan kembali keadilan di Jakarta," kata Sandi.

Sandi lantas mundur dan Anies gantian maju ke depan. Anies menjawab pertanyaan yang dilontarkan Djarot.

"Reklamasi ini untuk siapa? Bila itu untuk kepentingan publik, maka itu pemerintah pusat dan ini urusan lain. Tapi kalau komersial, hanya semata-mata untuk kepentingan pembeli dan penjual. Ingat, ada belasan ribu nelayan yang hidupnya berubah karena reklamasi ini," kata Anies.

Kesempatan berbicara lalu diberikan kembali ke paslon nomor 2. Giliran Ahok yang maju ke depan untuk menanggapi.

Ahok memberikan penjelasan mengenai banyaknya pihak yang menyebut dia tidak mempedulikan nelayan miskin terkait dengan kebijakan reklamasi. Ahok menjelaskan, kebijakan reklamasi ini pertama kali dilakukan di era Presiden Soeharto.

Foto: Grandyos Zafna

"Dirancang oleh Pak Harto dari tahun 90-an. Karena kami tidak bisa membatalkan," ujar Ahok.

Ahok lantas memaparkan bagaimana nasib nelayan di pesisir ketika reklamasi dilakukan sepenuhnya. Menurut Ahok, ada kewajiban pengembang untuk memberikan kontribusi ke Pemprov DKI. Dana dari pengembang itu, kata Ahok, akan digunakan sepenuhnya untuk penataan wilayah, salah satunya untuk nelayan.

"Dalam hitungan kami, akan ada Rp 128 triliun, artinya pada saat itu pembangunan rumah susun nelayan sudah selesai. Inilah yang dimaksud mengadministrasi sosial. Yang diutamakan adalah rakyat. Makanya, kami mendapatkan penghargaan indeks pembangunan manusia. Karena targetnya manusia," papar Ahok.

Kesempatan lantas diberikan ke paslon nomor urut 3. Anies maju untuk menanggapi apa yang baru saja disampaikan Ahok.

"Yang selalu dibanggakan Indeks Pembangunan Manusia, IPM. Ya nggak aneh, karena Jakarta ibu kota. Yang aneh adalah pertumbuhannya paling lambat. Yang penting itu tumbuh atau tidak," kata Anies.

Anies lantas mengkritik pernyataan Ahok yang menyatakan reklamasi merupakan 'warisan' era Pak Harto. Menurut Anies, tidak semua hal di masa lalu harus dilanjutkan.

"Kalau bicara masa lalu, korupsi kan dari masa lalu. Apa semua masa lalu harus diteruskan," kata Anies.

"Warga Jakarta saat ini tidak punya pantai, tidak pernah merasakan pesisir. Namanya Sunda Kelapa, tapi di mana nyiur melambai. Itu nggak ada. Biarkan rakyat memiliki pantai. Bukan hanya top of the top," pungkas Anies.

(fjp/erd)