Pemerintah Diminta Waspadai Isu Sara Jelang Pilkada Serentak

Jakarta - Intoleransi terkait isu SARA kembali mencuat seiring proses pilkada serentak. Dinamika politik yang panas berpotensi menyebabkan intoleransi antar umat beragama. Pemerintah diminta tanggap menghadapi gejolak seperti ini.

Pengamat politik Karyono Wibowo, mengatakan isu-isu seperti SARA Selalu muncul jelang pemilu baik di tingkat daerah atau pun tingkat nasional. Dia mencatat, pada Pilpres 2014, isu-isu SARA sempat muncul dan kemudian reda. Isu itu lalu kembali mencuat pada Pilkada DKI.

"Dalam catatan saya, (intoleransi) muncul karena kontes politik di semua level. Isu di Jakarta yang dipicu pidato Ahok menjadi wacana nasional. Itu, isunya tercampur aduk dengan Pilkada DKI," kata Karyono di diskusi publik bertema 'Bahaya Intoleransi Pada Upaya Memecah Belah Kesatuan dan Persatuan Bangsa' yang digelar di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).

Dia juga menyorot isu komunisme yang kembali diperbincangkan. Menurutnya, isu itu adalah isu murahan yang dilempar tanpa adanya riset terlebih dahulu demi kepentingan tertentu.

"Kalau isu komunisme muncul pada tahun 1950-an, itu logis. Sekarang ini, membuat isu sembarangan. Itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, entah Pilkada atau Pilpres 2019," ucapnya.

Sedangkan eks anggota DPR Effendi Choirie mengatakan, bentuk nyata toleransi tercipta jika warga negara ingin hidup bersama-sama tanpa mengatasnamakan agama dan suku. Menurutnya, jika toleransi dibungkus dengan isu SARA, maka akan menjadi ancaman bagi Indonesia.

"Intoleransi yang paling bahaya bila muncul karena faktor agama, terutama atas nama Islam karena mayoritas Indonesia itu muslim. Bisa bubar. Mungkin Indonesia tidak ada Pancasila, tidak ada Bhinneka Tunggal Ika," ujar pria yang akrab disapa Gus Choi.

Gus Choi menuturkan, perlu adanya pengamatan lebih jauh terkait adanya intoleransi terhadap suku dan agama. Dalam pandangannya, bentuk-bentuk intoleransi di Indonesia terjadi karena adanya ketidakadilan di berbagai sektor.

"Apa betul bentuk intoleransi itu terhadap agama dan suku lain? Ini perlu diamati lebih jauh," tuturnya. (rvk/fdn)