KPU Dinilai Mau Bersihkan Diri & Lepas Tangan

Jakarta - Dengan tidak adanya anggota KPU yang mau memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap Mulyana, mereka dinilai mau membersihkan diri dan lepas tangan.Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat jumpa pers di Hotel Mandarin Jakarta, Rabu (13/4/2005), terkait kasus dugaan penyuapan terhadap petugas BPK dengan tersangka anggota KPU Mulyana W Kusumah.Dia menilai saat ini sudah ada indikasi Mulyana akan dijadikan kambing hitam dalam kasus dugaan korupsi di KPU."Nggak mungkin ketua dan anggota KPU lainnya tidak tahu apa yang dilakukan Mulyana. Apalagi kabarnya dana Rp 300 juta itu sumbangan dari mereka," ujar Faisal.Hal ini, lanjut dia, diperkuat dengan tidak adanya anggota KPU yang mau memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap Mulyana."Mereka jelas mau membersihkan diri dan lepas tangan. Padahal yang dilobi Mulyana jelas masalahnya, untuk menutupi kesalahan KPU secara institusi," tukas Faisal.Dia juga mengimbau Mulyana untuk mengungkapkan secara jelas dan transparan apa yang sebenarnya terjadi."Mulyana jangan mau jadi kambing hitam, karena mereka semua tahu apa yang dilobi Mulyana. Dan Mulyana harus sadari itu," kata Faisal.Dia mengusulkan agar KPK segera mengeluiarkan cekal terhadap seluruh anggota KPU. Hal ini untuk mempermudah pengusutan kasus dugaan korupsi."Selain cekal pada seluruh anggota, rekening mereka harus segera diblokir. Ini untuk mengantisipasi adanya dana yang dialihkan," tukas Faisal.Selain itu, dia meminta Presiden SBY segera menonaktifkan Menkum HAM Hamid Awaluddin. Tujuannya agar penyelewengan bisa diusut tuntas secara menyeluruh."Puteh (Gubernur NAD nonaktif Abdullah Puteh) saja saat awal pemeriksaan (kasus korupsi pembelian heli MI-2) langsung dinonaktifkan, kenapa Hamid tidak bisa dilakukan langkah yang sama. Semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Kalau SBY berani menonaktifkan Hamid, ini bukti SBY commit terhadap pemberantasan korupsi," kata Faisal.Dia juga mengusulkan agar semua institusi hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dilibatkan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di KPU."Untuk mengoptimalkan kerja KPK, perlibatan kepolisian dan kejaksaan perlu dilakukan. Apalagi personel KPK terbatas, sedangkan orang yang mau diperiksa banyak. Penyidikan akan lebih intensif," kata Faisal.Terkait:* Koalisi LSM Desak KPK Blokir Rekening & Cekal Anggota KPU (sss/)