Jelang Debat, Ini Gagasan Agus-Ahok-Anies soal Birokrasi dan Tata Kota

Agus dan Sylviana

Agus dan Sylviana (Hasan Alhabshy/detikcom)

Pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni memasukkan tata pemerintahan dan birokrasi ke salah satu permasalahan utama Jakarta. Menurut Agus dan Sylvi, kebijakan perkotaan yang baik hanya mungkin dilakukan apabila ada administrasi publik yang baik dan siap melayani.

Dalam soal tata pemerintahan dan birokrasi, salah satu masalah yang sangat menonjol di Jakarta kini, menurut Agus-Sylvi, adalah lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam pengumpulan, alokasi, dan pemanfaatan APBD. Hal ini tecermin dari penyerapan anggaran yang sangat lemah dan tergantungnya pemerintah daerah dari dana-dana nonbujuter. Hal lain yang juga masih memprihatinkan dalam birokrasi adalah sistem perizinan yang tidak efisien, berbelit, mahal, dan tidak adil.

Agus dan Sylvi memiliki visi 'Menuju Jakarta tahun 2022 yang Lebih Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera'. Good governance kemudian dipaparkan dalam salah satu sasaran pembangunan Jakarta. Berikut bunyinya:

Meningkatnya keterampilan, profesionalitas dan pelayanan publik yang baik dan bersih oleh aparatur sipil dan birokrasi yang didahului dengan peningkatan kesejahteraan dan disiplin aparat sipil dan birokrasi untuk menunjang good and clean government.

Pasangan ini memiliki program aksi untuk mewujudkan Jakarta yang adil, salah satunya adalah tentang transparansi, pengumpulan, alokasi, dan penggunaan APBD. Agus dan Sylvi juga punya program peningkatan efektivitas penyerapan APBD bagi usaha produktif.

Agus menilai bahwa reformasi birokrasi perlu mendapat perhatian. Dia pun mengaku akan menerapkan gaya kepemimpinan berbeda.

"Karena tanpa birokrasi yang baik, efektif dan berintegritas tidak mungkin pemerintah bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan bisa mensejahterakan seluruh rakyat," ujar Agus di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (22/1).

Penataan Kota

Tata ruang dalam paparan visi misi Agus-Sylviana disinggung sebagai salah satu dari 7 permasalahan utama di Jakarta. Berikut uraiannya:

Soal terbesar dalam tata ruang Jakarta adalah lemahnya kendali pemerintah dalam perencanaan dan penggunaan tata ruang dan tanah Jakarta. Selama ini, kebijakan tata ruang Jakarta masih belum mampu membuka kesempatan yang sama bagi pelaku-pelaku ekonomi. Dalam kaitannya dengan kehidupan warga, zonasi dan ketersediaan ruang publik seperti taman, pusat rekreasi, pusat-pusat kreativitas anak muda juga belum tertata dan masih minim di Jakarta.

Lemahnya ketersediaan ruang publik ini berakibat jangka panjang terhadap kualitas dan kesehatan mental warga terutama pada pertumbuhan anak muda. Yang juga masih memprihatinkan adalah lemahnya infrastruktur kota yang memungkinkan mobilitas warga terlayani. Akses terhadap rumah murah, peluang untuk mendapatkan pemukiman yang berkualitas dan memadai serta bebas dari ancaman penggusuran juga masih menjadi masalah besar.

Dalam tata ruang, salah satu masalah besar Jakarta adalah terputusnya akses publik terhadap ruang pantai. Hal ini diperparah melalui reklamasi pantai yang tidak senantiasa sejalan dengan tata ruang dan tata guna tanah.

"Yang jelas kami punya sikap yang utuh terhadap masalah di utara Jakarta tersebut. Banyak aspek yang kita pertimbangkan, aspek hukum, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan sebagainya. Itu yang akan menjadi pertimbangan utuh jika saya menjadi gubernur," ujar Agus saat bertemu warga di Jl Pembangunan III Dalam, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Program aksi Agus-Sylvi di dokumen Visi-Misi yang menjelaskan tentang tata ruang adalah "Program Aksi Untuk Mewujudkan Jakarta yang Maju", yaitu pada poin a. Pengembangan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kemudian "Program Aksi untuk Mewujudkan Jakarta yang Aman". Poin d menyebut 'Meningkatkan kualitas taman dan ruang terbuka di wilayah-wilayah pemukiman'.

Program terkait tata ruang lain adalah "Program Aksi untuk Jakarta Hijau", yaitu:
a. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau.
b. Perbaikan manajemen pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
c. Peningkatan akses masyarakat terhadap ruang publik (tempat ibadah, taman-taman, dan pantai).
d. Pemanfaatan lahan-lahan yang selama ini ditelantarkan untuk dijadikan sebagai wahana urban farming dan atau taman-taman komunitas.

Pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN tersebut juga menaruh perhatian bagi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tua. Agus Harimurti mengaku punya konsep untuk menjadikan PKL destinasi turis mancanegara.

"Akan kita tata dengan baik, akan kita berdayakan . Menjadi tempat wisata yang menarik tidak hanya wisata dalam negeri tapi mancanegara," ujar Agus seusai salat Jumat di Masjid Raya Pondok Indah, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Jumat (4/11/2016).

Namun Agus berpendapat tidak semua PKL akan diperlakukan sama. Kajian secara komprehensif akan dilakukan untuk mengatur para PKL.

Ahok dan Djarot

Ahok dan Djarot (Hasan Alhabshy/detikcom)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu program kerja yang dipaparkan Ahok dan Djarot. Dengan program tersebut, pasangan yang diusung 4 partai ini hendak menjadikan birokrasi Pemda Jakarta sebagai institusi pelayan masyarakat yang semakin profesional dan dipercaya. Berikut rinciannya:

- Menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan dokumen kependudukan dengan:
1) mengurangi persyaratan yang tidak krusial namun memberatkan,
2) menggabungkan proses pengurusan beberapa izin dengan penerbitan secara simultan, dan
3) meminimalisasi kesulitan warga dalam pengurusan izin dengan menjadikan birokrasi lebih proaktif melalui program jemput bola, seperti
a) izin keliling
b) AJIB (antar jemput izin bermotor) dan
c) izin online,
4) menggunakan aplikasi berbasis IT agar seluruh 500-an perizinan dan semua pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara online,
5) pembuatan akta kelahiran dan kematian dapat dilakukan langsung di rumah sakit.

Ahok mengatakan, dirinya tetap berkomitmen pada keterbukaan dan transparansi dalam membangun Jakarta. Menurut Ahok, bila hanya pejabat eselon I dan II di DKI yang melaporkan harta kekayaan, itu tidak akan efektif. Karena, lanjut Ahok, penyelewengan dana yang paling besar justru dilakukan oleh pejabat eselon III dan eselon IV.

"Kebijakan bagaimana pejabat itu harus bersih, transparan dan profesional. Saya mulai meminta semua pejabat eselon hingga eselon IV hingga lurah itu melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sehingga saya tahu persis lurah ini kekayaannya berapa, camat kekayaannya berapa," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).

Penataan Kota

Selain itu, pasangan petahana ini menguraikan rencana tata ruang DKI Jakarta ke depan dalam dokumen visi-misi. Program itu bernama "Penataan Kota: Mewujudkan kota yang semakin nyaman bagi warga." Berikut poinnya:

1. Mengendalikan pembangunan ke arah Selatan sebagai daerah resapan dan mendorong pembangunan ke arah Timur dan Barat, pembatasan intensitas pembangunan di lokasi-lokasi tertentu untuk memperlambat laju penurunan muka tanah, dan memunculkan sentra-sentra ekonomi dan kebudayaan untuk mempercepat pengembangan ekonomi kota yang ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai.

2. Melaksanakan pembangunan rumah susun sebanyak 50.000 unit untuk menampung warga yang terkena relokasi dalam rangka program-program prioritas seperti normalisasi sungai, refungsi ruang terbuka hijau (RTH), dsb dan mendorong pemindahan warga ke bangunan vertikal di lokasi-lokasi padat penduduk melalui skema konsolidasi lahan untuk menyediakan ruang terbuka yang memadai.

3. Membangun rumah susun yang terintegrasi dengan pasar tradisional, terminal, gelanggang olah raga (GOR), sekolah, dan waduk di berbagai lokasi di Jakarta yang diperuntukkan bagi warga kelas menengah ke bawah, dan membangun apartemen sewa murah di pusat kota yang terjangkau bagi warga kelas menengah untuk mengurangi kemacetan antar kota.

4. Percepatan penyediaan RTH sebesar 30% (20% publik dan 10% swasta) dari luas kota melalui program pembelian lahan oleh Pemda untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai RTH dan melanjutkan pembangunan 500 RPTRA untuk memenuhi jumlah minimal RPTRA sebanyak tiga per kelurahan.

5. Mengganti seluruh Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan penerangan pintar sebanyak 120.000 LED (smart lighting) berbasis IT untuk penghematan biaya listrik Pemda dan mempermudah pengawasan.

6. Melanjutkan reklamasi untuk mewujudkan Jakarta sebagai water front city sekaligus merevitalisasi daratan dan perairan Jakarta Utara melalui skema subsidi silang.

7. Mendorong pemasangan reklame LED, pelebaran trotoar sepanjang 2.700 kilometer yang menunjang kenyamanan pejalan kaki dan ramah bagi penyandang disabilitas dimulai dari kawasan Sudirman-Thamrin sebagai pusat kota dan ikon Jakarta.

8. Mendorong perbaikan trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang /Multifungsi (JPO/JPM) di seluruh Jakarta untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.

9. Membangun sistem ducting di berbagai wilayah Jakarta dengan menjadikan pembangunan ducting sebagai syarat izin pembangunan gedung agar pengaturan kabel utilitas dapat dilakukan dengan baik.

10. Membangun dan merevitalisasi kawasan permukiman padat penduduk sesuai kearifan lokal, terintegrasi dengan pembangunan sarana taman, tempat olahraga, dan pengelolaan sanitasi masyarakat.

11. Membangun dan menata perkampungan nelayan yang sehat dan bersih serta terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan dan pengembangan kawasan wisata.

Anies dan Sandiaga

Anies dan Sandiaga (Muhammad Ridho/detikcom)

Program kerja Anies dan Sandiaga berfokus di 6 isu utama, salah satunya adalah menyelenggarakan good governance berbasis transparansi,akuntabilitas, dan efisiensi. Itu merupakan turunan dari misi pertama keduanya yaitu 'Membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan humanis serta mengayomi, penggerak birokrasi yang efektif, menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, membangun sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan serta menyelesaikan masalah-masalah sosial'.

Cara Anies-Sandi untuk mewujudkan good governance tersebut adalah dengan mengelola anggaran dengan lebih transparan, efektif dan efisien agar mencapai penyerapan yang berkualitas. Berikut rinciannya seperti tercantum dalam dokumen Visi-Misi:

- Menggeser fokus dari mencari sumber pendapatan daerah ke pengelolaan belanja anggaran yang berkualitas dan berkeadilan
- Membuat daftar prioritas penyerapan anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan
- Membuat sistem evaluasi penyerapan dan realisasi anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan
- Memantau perbandingan antara belanja rutin vs belanja modal; di mana belanja modal harus lebih tinggi daripada belanja rutin

Cara yang kedua adalah dengan membangun birokrasi Pemda yang lebih efektif dan berorientasi pelayanan. Berikut adalah program turunannya:

- Membangun budaya birokrasi yang efektif bagi staf pemerintah daerah dengan membangun keteladanan pemimpin, bukan sekedar manager
- Membangun sistem rekrutmen berdasarkan sistem merit
- Mendorong perumusan kebijakan berbasis temuan dan fakta lapangan (evidence-based)
- Penyusunan metode pengukuran objektif dalam mengukur integritas pelayanan masyarakat di kantor kelurahan (semacam Indeks/Rating Integritas Pelayanan Kelurahan).

Mengenai perizinan usaha, Sandiaga berniat untuk mendorong anak muda untuk berwirausaha. Anak-anak yang berminat berwirausaha itu akan terus didampingi.

"Misal kami inkubasi, mentorship, berikan modal dan pelatihan dan kemudahan perizinan jemput bola," kata Sandiaga di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

Penataan Kota

Anies-Sandi menuliskan tata ruang sebagai salah satu program prioritas di dokumen Visi-Misi, berjudul: "Perbaikan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Jakarta", berikut rinciannya:

1. Melakukan evaluasi ulang terhadap RT dan RW Jakarta dengan melibatkan pakar dan pegiat perencanaan urban, melibatkan warga dan mengutamakan keadilan sosial.

2. Melakukan evaluasi ulang tetrhadap master transportasi Jakarta melalui pelibatan publik dan memastikan pelaksanaan secara benar sesuai proyeksi pertumbuhan kota.

3. Mengatasi permasalahan air secara menyeluruh melalui penyusunan perencanaan bersama dengan daerah penyangga untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air beserta dampak ikutannya.

4. Menerapkan kebijakan nol limpasan di dalam Jakarta dengan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk memasukkan air ke dalam tanah dan mengolah air limbah.

Pasangan yang diusung PKS dan Gerindra akan memberi perhatian terhadap masalah rekalamasi. Anies berjanji kepada warga bila terpilih akan menghentikan megaproyek tersebut.

"Masalah reklamasi sudah saya sampaikan jauh hari bahwa tidak akan kami lanjutkan. Kami tidak pernah setuju," ujar Anies di Jalan Ancol Baru, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (24/12/2016).

Anies berjanji akan lebih memikirkan problem lingkungan hidup warga bila terpilih kelak. Dia menyebutkan bahwa masalah lingkungan sering dilupakan pemimpin Jakarta saat ini.

Pasangan Anies dan Sandiaga juga akan menghidupkan kembali titik-titik sejarah di Jakarta. Salah satu gagasannya adalah membentuk konsorsium untuk kawasan sejarah, mempermudah akses transportasi ke sana, dan mengajak masyarakat terlibat dalam perbaikan tempat sejarah.

"Jadi gini, penataan pedagang kaki lima itu dilakukan dengan mempertimbangkan satu, kenyamanan bagi pengguna jalan. Yang kedua, bisa menjadi objek wisata. Yang ketiga, mata pencaharian. Yang keempat, sebagai area refleksi seni," kata Anies usai menyapa warga di Jalan Pandan, RT 15 RW 09 Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2016).