"Jadi memang berbeda dengan negara-negara yang lebih kecil dari kita. Tetapi dari sisi tindakan berkali-kali, saya katakan kita termasuk yang paling keras," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
JK mengatakan tidak ada negara yang bebas dari korupsi. Untuk ukuran Indonesia dengan luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang banyak, penegakan hukum untuk kasus korupsi termasuk yang paling keras.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi memang yang kita sayangkan adalah masih ada saja. Saya kira karena makin terbuka orang, jadi makin jelas, media. Dulu juga banyak korup, tapi media belum terlalu membukanya kan? Karena dulu terbatas. Jadi tidak ada negara yang bebas, hanya kualitasnya saja," jelasnya.
Bahkan Amerika Serikat (AS) dan Inggris juga masih memerangi korupsi. JK menyebut kasus Patrialis diserahkan kepada penegak hukum.
"Khususnya kalau Patrialis kita serahkan ke hukumlah. Karena tentu, Patrialis juga mengemukakan dari sisi dia sendiri," ujarnya.
Patrialis ditangkap KPK terkait dengan suap dalam judicial review UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari hasil penangkapan, Patrialis diduga menerima USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha pengusaha impor daging berinisial BHR.
"Demi Allah saya betul-betul dizalimi. Nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang saja saya nggak pernah. Sekarang saya jadi tersangka. Bagi saya, ini adalah ujian, ujian yang sangat berat," ujar Patrialis setelah diperiksa KPK pada Jumat (27/1) dini hari tadi.
(tfq/asp)











































