Eks PNS Hendak Gabung ISIS, JK: Sulit Periksa Pikiran Seseorang

Jakarta - Satu WNI yang dideportasi pemerintah Turki karena hendak bergabung dengan ISIS pernah menjadi PNS di Kementerian Keuangan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut sangat sulit mengawasi orang dari pola pikirnya.

"Yang paling sulit itu Anda boleh memeriksa dokumen orang, memeriksa pikiran orang itu paling susah. Anda tidak bisa, saya bisa lihat Anda punya KTP, mana Anda punya KTP, tapi memeriksa pikiran kamu gimana caranya?" ujar Wapres JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (27/1/2017).

JK mengatakan hal ini sama dengan proses yang dilakukan pemerintah saat menerima pegawai. Pemerintah hanya akan memeriksa administrasi pegawai dan prestasi pegawai tersebut.

"Tapi pikirannya kita tidak bisa duga. Jadi terserah masing-masing, tapi nanti risiko kan ada juga," ucapnya.

Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyebut WNI berinisial TUAB pernah menjadi PNS, namun telah mengundurkan diri setahun yang lalu.

"Yang bersangkutan pernah jadi PNS dan infonya mengundurkan diri setahun yang lalu," kata Boy saat dihubungi detikcom, Jumat (27/1).

TUAB beserta istri dan tiga anaknya sebelumnya hendak bergabung dengan ISIS di Suriah. Mereka menjual rumahnya untuk keperluan tersebut.

Namun mereka ditangkap oleh otoritas Turki dan dideportasi ke Indonesia lewat Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. (fiq/fdn)