Jadi Tersangka Dugaan Suap, Basuki Hariman: Saya Dikorbankan

Haris Fadhil - detikNews
Jumat, 27 Jan 2017 04:04 WIB
Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Jakarta - Tersangka Basuki Hariman mengakui ditangkap di kantornya. Dia menjelaskan kantonya digeledah petugas KPK yang kemudian menangkapnya beserta beberapa stafnya.

"Mereka ke kantor, digeledah kantor saya. Terus saya datang ke kantor. Rupanya Pak Kamal sudah dibawa duluan ke sini (kantor KPK). Kemudian saya dibawa ke sini," kata Basuki di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).

Basuki juga merasa menjadi korban dari Kamaludin. Menurutnya, uang yang diminta Kamaludin dengan janji untuk memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak pernah diberikan kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar.

"Iya betul (merasa dikorbankan). Ini perkaranya bisa menang. Padahal saya tahu Pak Patrialis berjuang apa adanya. Saya percaya Pak Patrialis tidak seperti yang kita duga hari ini," ungkapnya.

Menurutnya, Kamaludin sudah sering minta uang kepadanya dengan alasan untuk diberikan kepada Patrialis. "Dia sering begitu. Tapi saya tahu itu tidak bakal sampai. Tapi karena dia yang kenalin, ya sudah, saya kasih saja," ujarnya.

Basuki mengatakan Kamaludin dekat dengan Patrialis. Dia sendiri memiliki kerja sama dengan Kamaludin yang juga ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Kamal ini dekat sama Pak Patrialis. Dia juga ada kerja sama sama saya, tapi saya nggak tahu kalau dia dulu dekat sama Patrialis. Tapi belakangan, karena saya pedagang daging, ternyata daging tidak laku, ya saya support orang yang lagi gugat. Itu saja," ucap Basuki.



Pertemuan dengan Patrialis, menurut Basuki, terjadi saat main golf dan makan bersama. "Pernah jumpa di golf beberapa kali. Terus makan dua kali," pungkasnya.

KPK menduga hakim konstitusi Patrialis Akbar menerima uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu. Selain itu, KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014.

Dalam kasus itu, Patrialis dan Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian terhadap Basuki dan Feni, KPK mengenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (HSF/nkn)