Tindak Birokrat Penghambat Usaha

Jakarta - Presiden Susilo B Yudhoyono meminta para menteri dan gubernur lebih kerapturun lapangan serta menindak tegas birokrat yang mentalitasnya sukamenghambat izin usaha dan investasi.Dingatkannya, tahun 2005 merupakan tahun Penataan dan Pembersihan Birokrasi.Yakni masa dimulainya upaya melakukan perubahan meningkatkan pelayananpemerintah kepada masyarakat luas."Ini tahun bersih-bersih. Saya minta menteri dan gubenur turun ke bawah,datanglah ke jajaran saudara. Lihat apa yang mereka lakukan setiap hari.Apakah sudah memenuhi yang sudah Saudara tetapkan. Hanya dengan itu, kitabisa mengatakan bahwa itu sudah maju dan yang ini belum," kata Presiden.Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya membuka MusyawarahPerencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2005 dalam rangkapenyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2006 di Istana Negara, Jakarta. Rabu (13/4/2005).Presiden menganjurkan agar tidak segan-segan menjatuhkan teguran dan sanksi tegas kepada aparatnya yang memberikan hambatan dalam pelayanan. Sebab mereka bukan bagian dari solusi dan bahkan merupakan bagian dari masalah. Sehingga segera ada perubahan yang kongkret."Beri peringatan. Sekali, dua kali, tiga kali. Kalau masih melakukan hal yang sama, berarti dia tidak pantas bersama-sama dengan kita. Masih banyak mereka yang lebih gigih, tulus dan giat bekerja. Jangan ambil risiko. Ingat rakyat kita," tandasnya.Lebih lanjut Presiden mengungkapkan pengalaman saat berdialog dengan para pengusaha asing baik dalam lawatan ke luar negeri maupun pertemuan dikantornya. Ppertanyaan yang sering terlontar adalah lambatnya pengurusanizin investasi. Terlalu banyak lembaga yang harus dimintai izin, hampirsemuanya berbelit-belit dan lamban."Kadang saya dongkol juga dengan keluhan mereka. Tapi saya intropeksi.Kalau betul, kita jelas kalah bersaing dengan Cina dan Singapura. Mungkinjuga karena itu, investor dalam negeri akan lari ke luar negeri. Betapasedihnya, jika semua investor keluar," ungkap Presiden.Sehubungan dengan citra lambannya birokrasi Indonesia di mata investorluar negeri, Presiden mendesak para birokrat menyadari bahwa pengusahamerupakan kalangan yang bekerja dengan cepat. Maka bila masalah izin usahaberjalan lamban, maka investasi uang akan ditanamkan dapat saja dibatalkanseketika. Hal demikian tentu menghilangkan potensi pendapatan bagi daerahyang bersangkutan.Presiden menunjuk keberhasilan Pemprov Jawa Tengah mempercepat birokrasinya dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Yakni memangkas perizinan usaha dari 152 hari menjadi kurang dari 1 bulan. "Kalau satu bulan bisa, itu luar biasa. Saya harus ingatkan, kalau bisa dipermudah, lalu mengapa dipersulit. Saya minta serius ini. Karena bila betul-betul pendek, semua senang," ujarnya. (nrl/)