Kapolri Tegaskan Laporan Saat Pilkada Tetap Diproses

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan seluruh kasus yang dilaporkan saat pilkada tetap diproses. Kapolri menyebut proses aduan saat pilkada ini tidak menabrak surat edaran sebelumnya mengenai penundaan proses hukum laporan hingga selesai pilkada

Tito menyebut, anjuran dalam surat edaran tersebut setelah pilkada adalah untuk mengurangi indikasi adanya politisasi yang memanfaatkan aparat penegak hukum.

"Dulu sudah ada surat edaran bahwa proses kasus yang berhubungan dengan calon kepala daerah Pilkada sebaiknya untuk ditunda setelah pilkada supaya tidak terjadi politisasi atau terjadi kriminalisasi memanfaatkan penegak hukum," jelas Tito di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017).

Namun, saat ini Polri tetap memproses aduan dugaan tindak pidana dengan contoh kasus dugaan penistaan agama atas terlapor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tito mengatakan, kasus Ahok menjadi referensi bagi Polri untuk menindak kasus terkait calon kepala daerah di wilayah lainnya.

"Kalau ini digulirkan akan membawa konsekuensi siapapun yang dilaporkan maka semua dilaporkan sama harus diproses," ujarnya.

Di daerah lain, kata Tito, ada kepala daerah yang saling melapor. Tito menegaskan, proses aduan tersebut tetap berjalan dan semua orang sama di muka hukum.

"Saya tahu di beberapa daerah sudah ada yang dilaporkan. di Lampung misalnya para pihak saling melapor, saya jawab jangan dihentikan proses karena referensinya adalah kasus Ahok diajukan pada saat tahapan Pilkada yang otomatis membawa konsekuensi hukum azas equality before the law, semua sama di muka hukum tidak ada bedanya," tegas Tito.

(rvk/fdn)