Kapolda Riau Minta Perusahaan Pengelola Hutan Pasang CCTV

Pekanbaru - Pemprov Riau telah menetapkan siaga darurat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk melakukan pencegahan secara maksimal, Polda Riau juga meminta perusahaan pengelola hutan memasang kamera CCTV di lahan yang rawan terbakar.

"Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 ini, area perusahaan yang rawan terbakar harus dipasangi CCTV. Jadi saya minta perusahaan di Riau ini memasang kamera tersebut. Ini sebagai bentuk antisipasi," kata Kapolda Riau Irjen Zulkarnain dalam rakor penetapan karhutla Riau di kantor Gubernur Riau, Selasa (24/1/2017).

Menurut Kapolda Riau, bila perusahaan tidak bersedia memasang CCTV, sesuai dengan aturan, perusahaan dianggap telah melakukan kelalaian. Karena kamera tersebut sebagai fungsi awal untuk mengetahui adanya kebakaran di area perusahaan.

"Kamera itu kan bisa menembus jarak 5 km. Jadi nantinya bisa terlihat bila muncul titik api. Perusahaan di Riau ini jumlahnya 169, semua harus pasang. Jika tidak bisa, kita anggap lalai," kata Zulkarnain.

Soal perusahaan ini, Kapolda Riau sempat menyinggung banyaknya perusahaan tanpa izin. Perusahaan beroperasi di Riau tanpa mengantongi izin dari kementerian dan dari pemda jumlahnya ratusan.

"Saya dapat kabar dari anggota Dewan, ada 400 perusahaan di Riau ini tanpa ada izin. Nah, silakan perusahaan tanpa izin itu dilaporkan ke kami, dan sebutkan pemiliknya, biar langsung kami tangkap," kata Zulkarnain.

Terkait penanganan hukum karhutla, kata Zulkarnain, ada dua hal yang berbeda antara pelaku perorangan dan perusahaan.

Dia menyebutkan penetapan tersangka per orang lebih mudah. Karena, bila ketahuan membakar, langsung diamankan dan dijadikan tersangka.

"Sulitnya adalah pembuktian di lapangan apakah ini unsur kesengajaan atau tidak. Makanya, kalau kita menangani perorangan, harus kita cari mancis (korek api)-nya dan barang bukti pendukung lainnya untuk bisa membuktikan ada unsur kesengajaan," kata Zulkarnain.

Tapi kondisi itu justru berbanding terbalik dengan penanganan kasus perusahaan. Penetapan tersangka atas orang perusahaan sangat susah.

"Tapi pembuktian di lapangannya justru lebih mudah. Karena, baik disengaja maupun tidak, unsur kelalaian sudah bisa kita jadikan tersangka," kata Zulkarnain.

Terlepas dari itu semua, Kapolda meminta semua pihak segera menghentikan perambahan kawasan hutan. Karena perambahan kawasan hutan alam inilah salah satu unsur terjadinya pembakaran lahan.

"Sudahlah, mari kita hentikan perambahan hutan, hentikan pembakaran lahan," tutup Zulkarnain.

(cha/rvk)