RI Carikan Waktu Bagi Kedatangan Komisi Ahli PBB

Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mencarikan waktu yang tepat bagi kedatangan Komisi Ahli PBB. Komisi itu bertugas mengkaji peristiwa pasca jajak pendapat di Timor Timur, September 1999 silam. "Nanti kami carikan waktu yang tepat," ujar Menlu Hassan Wirajuda di Gedung Pancasila Deplu, Jl. Pejambon, Jakarta, Rabu (13/4/2005). Menlu mengungkapkan, anggota Komisi Ahli PBB telah mengajukan permohonan visa untuk mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah sedang mencarikan waktu yang tepat. "Memang mereka sudah mengajukan. Kami sedang mencarikan waktu yang cocok karena kesibukan kami mempersiapkan Konferensi Asia Afrika," kata Hassan. Sebelumnya, Menhan Juwono Sudarsono telah menyampaikan kepada Sekjen PBB Kofi Annan bahwa Indonesia memerlukan sedikit waktu untuk merampungkan proses penunjukan anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Karena itu, RI akan mencarikan waktu bagi kedatangan Komisi Ahli PBB setelah anggota KKP terbentuk. Pembentukan KKP ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao di Jakarta, 9 Maret 2005 lalu. Nama-nama anggota KKP akan segera diumumkan dalam 2 pekan mendatang. Anggota KKP berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang asal Indonesia dan 5 orang lainnya dari Timor Leste. Mereka bertugas mengusut kembali peritiwa pasca jajak pendapat tahun 1999. (rif/)