Bisnis TNI Tak Perlu Diaudit

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie memandang tidak perlu melakukan audit terhadap sejumlah bisnis milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang akan diambil alih pemerintah."Kalau perusahaan swasta diaudit dulu. Kalau milik sendiri nggak fair," kata Ical nama panggilan Aburizal Bakrie.Hal itu ia sampaikan kepada wartawan yang mencegatnya usai mengikuti Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2005 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2005).Menurutnya, yayasan milik instansi pemerintah, pada dasarnya sudah merupakan milik negara. Selaku pengelola yang baru, pemerintah akan melaksanakan audit setelah TNI menyerahkannya dan secara resmi statusnya berubah menjadi perusahaan milik negara."Kalau kebijakan politis, ambil dulu baru diaudit. Jika ternyata ditemui masalah, kita perbaiki belakangan," jelas Ical.Mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yayasan TNI selama ini sehingga perlu diaudit terlebih dulu untuk mengklarifikasinya, ia meminta agar masalah tersebut jangan disamaratakan.Ical menyanggah kemungkinan munculnya beban keuangan yang harus ditanggung negara nantinya dari penyelewengan yang baru diketahui di kemudian hari itu. Sebab kalaupun ada kewajiban dalam perusahaan itu seperti utang yang belum terselesaikan, pemerintah tidak akan menanggungnya. Melain tetap menjadi tanggungjawab yayasan bersangkutan.Lebih lanjut ia menegaskan, pengambilalihan ini sebaiknya dilakukan menyeluruh. Artinya, jika rencana Departemen Pertahan ini jadi dilaksanakan, maka seluruh yayasan yang bergerak dibidang ekonomi menjadi perusahaan negara. Setelah dilakukan perbaikian menajemen dan struktur modalnya."Bisa saja penambahan modal, tapi akan dilakukan sambil melihat prospek perusahaan di masa depan," urai Ical.Sementara itu Meneg BUMN Sugiharto dalam kesempatan sama mengatakan, belum mempunyai rumusan formula pengelolaan yayasan milik TNI kelak. Sejauh ini proses yang berlangsung baru pada tahap inventarisasi oleh tim kerja gabungan yang dipimpin Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono."Saya belum tahu persis perusahaan-perusahaan mana saja yang akan diambil alih. Profil usaha, kinerja, kondisi keuangan kan perlu diketahui dulu untuk mendiagnostik bisnis tentara. Kita menunggu inisiatif dari menhan," ujarnya. (nrl/)