MUI Gelar Rapim Bahas Sanksi Pengurus yang Temui Presiden Israel

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas sanksi bagi Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Istibsyaroh, yang menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di Tel Aviv. Waketum MUI Zainut Tauhid menyatakan akan ada proses klarifikasi terlebih dahulu.

"Pasti kami ingin mendengarkan dahulu, proses tabayun yang dilakukan. Karena kami bentuk tim untuk klarifikasi ke beliau sehingga kami mendengarkan hasil klarifikasi itu, dari situlah kami bisa menilai tingkat kesalahannya, baru kami putuskan itu," kata Zainut saat berbincang dengan detikcom, Senin (23/1/2017) malam.

Adapun Istibsyaroh belum bisa dihadirkan dalam rapim karena masih melaksanakan ibadah umrah. Tetapi, menurut Zainut, perlu ditegaskan bahwa kunjungan Istibsyaroh ke Israel tidak mewakili MUI.

"Beliau tak pernah minta izin tentang itu dan MUI juga tidak minta konfirmasi atau mendapatkan undangan untuk kegiatan di Israel itu sehingga MUI ya tidak bertanggung jawab secara organisatoris dan secara hukum. Saya tidak tahu siapa saja yang berangkat, tapi salah satunya ada beliau," ujar Zainut.

Dia kemudian menilai ada unsur kesengajaan pihak Israel mengaitkan Istibsyaroh dengan MUI meski bukan kunjungan resmi. Dengan begitu, pemerintah Israel seolah mendapatkan legitimasi dari organisasi muslim Indonesia tersebut.

"Posisi beliau dikapitalisasi oleh pihak sana. Saya menduga ada lobi-lobi ada pihak-pihak yang berniat jahat dan lobi-lobi Yahudi yang ingin diskreditkan posisi MUI. Yang kedua, ingin adu domba umat karena di samping ini terjadi pro-kontra luar biasa. Posisi diplomasi Indonesia terhadap rakyat Palestina yang ingin kita berkomitmen untuk kemerdekaan kedaulatan Palestina, jadi ada tiga hal itu," beber Zainut. (bag/erd)