Pimpinan MPR: Perpaduan Sistem Pemilu Terbuka dan Tertutup Tepat

Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai saat ini kerap terjadi politik uang di lapangan sehingga biaya demokrasi menjadi tinggi. Oleh sebab itu, Mahyudin mengusulkan agar pemilu menggunakan sistem terbuka terbatas.

"Sistem yang ada sekarang cukup bagus. Hanya saja, di lapangan terjadi persaingan kampanye yang luar biasa. Sehingga kondisi ekonomi yang kurang baik menimbulkan efek samping, lain seperti money politics yang mengakibatkan demokrasi berbiaya tinggi," ujar Mahyudin saat berbincang, Senin (23/1/2017).

Perpaduan sistem terbuka dan tertutup dinilai tepat untuk saat ini. Mantan Bupati Kutai Timur ini juga berharap adanya peraturan yang mengatur pembatasan biaya kampanye.

"Saya mengusulkan yang menarik sistem campuran, jadi perpaduan tertutup dan terbuka. Semacam terbuka terbatas, yang paling penting ada aturan yang mengatur pembatasan biaya kampanye sehingga demokrasi tidak berbiaya mahal," lanjut Mahyudin.

Seperti diketahui, dalam sistem tertutup, pemilih hanya diminta mencoblos logo partai, tanpa daftar nama caleg. Sedangkan dalam sistem terbuka, nama-nama caleg juga terpampang.

Mahyudin tidak bisa menampik bahwa idealnya Indonesia seharusnya menggunakan sistem pemilu terbuka. Namun dia mengatakan Indonesia belum sepenuhnya siap menerapkan sistem pemilu terbuka.

"Tapi kalau (sistem) tertutup merupakan kemunduran demokrasi. Demokrasi bagusnya dilaksanakan bertahap sesuai kondisi yang ada," ujar politikus Golkar ini.

"Sehingga partai sebagai lembaga pengkaderan, mereka bisa menyiapkan kader terbaik di parlemen. Kalau dengan terbuka, itu mengakibatkan partai sulit mengirim kader terbaik di parlemen. Karena kan semua balik ke mekanisme pasar, siapa yang bermain kuat, dia pemenangnya," tutup Mahyudin. (dkp/imk)