Fadli Zon: Penambahan Jumlah Anggota DPR itu Wajar

Revisi UU Pemilu

Fadli Zon: Penambahan Jumlah Anggota DPR itu Wajar

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Senin, 23 Jan 2017 15:07 WIB
Foto: Muhammad Ridho/detikcom
Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berbicara soal rencana penambahan kursi di parlemen. Saat ini total kursi di DPR adalah 560 kursi. Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar di Pansus RUU Pemilu nanti dibahas juga tentang penambahan jumlah anggota DPR.

"Saya kira masuk akal karena penambahan itu harus sejalan dengan representasi dari jumlah penduduk. Menurut saya sih wajar karena kita harus sesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut Fadli, penambahan jumlah kursi di parlemen tak akan membebani negara dalam hal anggaran. Menurutnya, alokasi dana untuk parlemen terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Coba kalau kita lihat, berapa sih negara ini mengalokasikan anggarannya ke DPR? Itu sekitar di bawah Rp 5 triliun. APBN itu Rp 2.000 triliunan, 0,02 (persen), terlalu kecil dibanding dengan parlemen Amerika, Eropa," jelasnya.

"Itu normal saja kecuali penambahan itu signifikan. Saya kira tak ada masalah dengan kinerja," tambah Fadli.

Menurut Fadli, yang harus dihemat dalam anggaran negara justru adalah alokasi untuk eksekutif. Ini karena terkadang menurutnya tidak efektif. "Jadi yang harus dihemat itu anggaran eksekutif yang kadang-kadang tidak efektif. Ini yang harus kita lihat," katanya.

Selain itu, politikus Partai Gerindra ini berpandangan sebaiknya pengelolaan keuangan DPR dilakukan secara independen, bukan di bawah kendali pemerintah. Dia lantas membandingkan DPR dengan BPK, yang mengelola keuangan serta kepegawaian mereka sendiri.

"Pengelolaan keuangan DPR itu harusnya independen, bukan di bawah pemerintah. Perlu ada independensi pengelolaan anggaran legislatif parlemen seperti di negara-negara lain. Kita mengatur sendiri, termasuk pegawai, seperti halnya juga BI, BPK, itu kan mengatur sendiri. Saya kira DPR ke depan harus bisa mengatur sendiri keuangan dan independensi kepegawaian," tutupnya.

(gbr/erd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads