"Saya kira masuk akal karena penambahan itu harus sejalan dengan representasi dari jumlah penduduk. Menurut saya sih wajar karena kita harus sesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Menurut Fadli, penambahan jumlah kursi di parlemen tak akan membebani negara dalam hal anggaran. Menurutnya, alokasi dana untuk parlemen terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu normal saja kecuali penambahan itu signifikan. Saya kira tak ada masalah dengan kinerja," tambah Fadli.
Menurut Fadli, yang harus dihemat dalam anggaran negara justru adalah alokasi untuk eksekutif. Ini karena terkadang menurutnya tidak efektif. "Jadi yang harus dihemat itu anggaran eksekutif yang kadang-kadang tidak efektif. Ini yang harus kita lihat," katanya.
Selain itu, politikus Partai Gerindra ini berpandangan sebaiknya pengelolaan keuangan DPR dilakukan secara independen, bukan di bawah kendali pemerintah. Dia lantas membandingkan DPR dengan BPK, yang mengelola keuangan serta kepegawaian mereka sendiri.
"Pengelolaan keuangan DPR itu harusnya independen, bukan di bawah pemerintah. Perlu ada independensi pengelolaan anggaran legislatif parlemen seperti di negara-negara lain. Kita mengatur sendiri, termasuk pegawai, seperti halnya juga BI, BPK, itu kan mengatur sendiri. Saya kira DPR ke depan harus bisa mengatur sendiri keuangan dan independensi kepegawaian," tutupnya.
(gbr/erd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini