Soroti Pariwisata, Ibas: Hoax Bisa Memunculkan Kegaduhan

Jakarta - Anggota Komisi X, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD), Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) aktif dalam menghadapi berita palsu (hoax) yang dapat berdampak pada pariwisata nasional. Hoax dikatakannya telah membawa sentimen negatif terhadap bangsa Indonesia.

"Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI harus memperhatikan, waspada dan konsisten bekerja secara masif, intensif, dan ekstensif menghadapi dampak hoax (berita bohong) terhadap pariwisata nasional. Hoax atau berita menyesatkan kemudian memunculkan serangkaian kegaduhan, termasuk demonstrasi, hingga akhirnya berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan," jelas pria yang kerap disapa Ibas ini dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Sabtu (21/1/2017).

Hal ini juga sempat disampaikannya saat Rapat Kerja Komisi X dengan Kemenpar bersama Komisi X DPR RI pada Selasa (17/1) lalu. Agenda rapat antara lain membahas evaluasi pelaksanaan dan daya serap APBN 2016, permasalahan dan solusi APBNP 2016, serta realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016 hingga persiapan, kesiapan, dan antisipasi masalah APBN 2017.

Ibas mengaku trenyuh dengan kondisi Bangsa Indonesia yang sering terpengaruh dengan berita hoax. Dia khawatir berita hoax itu mempengaruhi minat wisatawan untuk datang ke Indonesia.

"Saya terenyuh atas kondisi bangsa kita yang sering terpengaruh hoax, yang kadang malah membawa sentimen negatif pada bangsa ini. Berita-berita negatif ini takutnya, bahkan bagaimanapun, akan mempengaruhi minat wisatawan yang akan datang ke Indonesia," ujarnya.

Ibas kemudian memberikan contoh terhadap berita akan adanya tenaga kerja asing ilegal yang mengancam NKRI dan tenaga kerja lokal. Isu yang membuat kegaduhan itu dikatakannya memberi dampak pada kunjungan wisatawan. Akibatnya, devisa negara menjadi berkurang dengan sendirinya.

"Sebagai contoh, berita terkait banjirnya tenaga kerja asing ilegal yang dapat mengancam NKRI dan tenaga kerja lokal. Itu kan menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan. Pastilah berdampak pada kunjungan wisata dan dengan sendirinya mengurangi devisa Negara," kata Ibas.

Putra bungsu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu kemudian memberi solusi kepada Kemenpar untuk melakukan review promosi internasional dan konvensional. Hal ini untuk melihat seberapa efektif promosi di luar negeri.

"Dilihat lagi seberapa efektif promosi di luar. Lakukan pendekatan lebih masif, intensif, dan ekstensif, antara lain melalui media sosial dan media promo lainnya," sebutnya.

Baca juga: SBY: Ya Allah Negara Kok Jadi Begini, Penyebar Hoax Berkuasa

"Kedua, lakukan evaluasi 'bebas visa' agar tidak menimbulkan ekses dan fokus pada kepentingan negara. Berikan kontribusi besar saja, misalnya bebas visa, promosikan secara gencar, buat repeat visit dari negara tersebut terhadap daerah wisata yang sudah sangat siap di Indonesia," tambah Ibas.

Ibas kemudian meminta promosi wisatawan difokuskan pada daerah-daerah yang sudah siap. Hal ini agar wisatawan tidak merasa kecewa terhadap daerah wisata yang didatangi.

"Wisatawan asing banyak yang mendapat informasi yang sudah sedemikian rupa, namun banyak juga yang malah kecewa karena merasa tidak sesuai. Jadi, lebih baik promosi wisatawan difokuskan pada daerah-daerah yang sudah siap," pungkasnya. (nvl/elz)