Masih Ada yang Sulit Biayai Sekolah, Anies: DKI Harus Izinkan KIP

Masih Ada yang Sulit Biayai Sekolah, Anies: DKI Harus Izinkan KIP

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Kamis, 19 Jan 2017 23:06 WIB
Masih Ada yang Sulit Biayai Sekolah, Anies: DKI Harus Izinkan KIP
Anies Baswedan (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Jakarta - Warga di Kebon Kosong, Jakarta Pusat, mengeluhkan biaya pendidikan yang mahal hingga membuat dirinya harus menggadaikan barang. Calon gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebut penyebabnya karena Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum terintegrasi dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Sebelum soal solusi, berarti masalah itu (kesulitan biaya sekolah) masih ada. Kenyataan di lapangan masih ada yang menggadaikan. Dan itu juga yang saya temui ketika saya menjadi menteri. Dalam kenyataannya memang masih banyak," ujarnya di Typologi, Jalan Wijaya I No. 5C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

(Baca juga: Anies: Pendidikan di Jakarta Harus untuk Semua, Bukan Sebagian)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika Kartu Jakarta Pintar (KIP) saat itu dibolehkan untuk anak di DKI, maka dapat meringankan beban orang tua di awal tahun pelajaran.

"Sulit mengatakan tidak ada, dan saya merasa sampai kapanpun kita akan ketemu dengan situasi itu. Nah bagaimana caranya, kalau anak itu bisa menerima KIP, dulu diizinkan, maka di awal tahun baru mereka dapat mengangsur ini," jelasnya.

"Kan KIP itu diberikan di awal tahun baru kan. Jadi nggak usah menggadaikan, justru bantuan keuangan ada. Anaknya lima tadi, bayangkan kalau anaknya lima. Yang SD, SMP, SMA, yang SD dapat 450, yang SMP 750, yang SMA 1 juta," tambahnya.

Karena KIP tidak diizinkan untuk diintegrasikan dengan KJP, maka kasus serupa seperti orang tua siswa di Kebon Kosong itu masih ditemukan. Jika terpilih menjadi gubernur, Anies berjanji akan mengintegrasikan KJP dengan KIP. Sifat KJP yang nontunai bisa dilengkapi dengan sifat KIP yang tunai.

"Itu kalau anaknya lima, semuanya pada dapat itu. Tapi karena KJP tidak diizinkan dicairkan maka dia harus mencari uang pinjaman. Itu sebabnya besok KJP dan KIP kita integrasikan," imbuhnya.

Selain itu, pungutan di sekolah juga menyebabkan biaya menjadi tinggi. "Kalau sebabnya karena ada pungutan, biasanya sekolah swasta yang ada. Kalau negeri harusnya sudah nggak ada," pungkasnya.

(nvl/dnu)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads