"Debat dibatasi satu tema, itu yang bisa digali dalam sekali. Kalau ini kan mengawang semua. Kalau visi-misi nggak usah diperdebatkan, P4 zaman dulu. Itu bisa di-download di website masing-masing calon," ujar Hikmat dalam diskusi 'Perspektif Jakarta Dinamika Pilgub Pasca-Debat Kandidat' di gedung Widya Graha LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).
Hikmat juga menyebut penayangan debat itu sebaiknya diperpanjang durasinya. Dia juga menyinggung soal hadirnya iklan yang dinilai tidak nyambung dengan acara tersebut.
Hikmat menyebut nama panelis wajib diumumkan sejak awal untuk mencegah kecurigaan terhadap KPUD. Dia juga berharap panelis bisa berpartisipasi dalam tanya-jawab debat sehingga bisa memantik suasana lebih hidup.
"Sebetulnya yang lebih bebas itu, walaupun diikat topi, panelis. Makanya kalau debatnya menggunakan panelis, pasti lebih hidup, lebih bisa dibuka apa yang disampaikan paslon di balik gagasannya mengenai A, B, C. Jadi KPUD musti membenahi format debat Pilkada Jakarta tahap kedua dan ketiga," beber dia.
Sementara itu, Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Prof Dr Syamsuddin Haris berpendapat panelis debat harus diumumkan sejak awal. Dia juga berpendapat panelis harus nonpartisan sehingga tidak ada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon tertentu.
"Panelis mesti nonpartisan, tidak berpihak kepada pasangan calon. Jangan sampai panelis itu pendukung salah satu paslon. Yang ketiga adalah bagaimana supaya calon panelis itu bisa menjaga independesinya dalam melaksanakan fungsi sebagai panelis," kata dia.
Jadwal debat selanjutnya akan digelar pada 27 Januari dan 10 Februari 2017. Debat yang diselenggarakan oleh KPU DKI ini harus diikuti seluruh pasangan cagub-cawagub.
Seusai debat publik, Pilgub DKI akan memasuki masa tenang dan pembersihan alat peraga mulai 12 sampai 14 Februari 2017. Pemungutan dan penghitungan suara akan berlangsung pada 15 Februari 2017 dan rekapitulasi suara mulai 16 sampai 27 Februari 2017.
(ams/imk)
