Populi Center: Debat Perdana Pilgub DKI Terlalu Santun

Jakarta - Pelaksanaan debat Pilgub DKI Jakarta pekan lalu dinilai terlalu santun. Hal itu disampaikan oleh Direktur Populi Center Usep S Ahyar.

Ahyar mengatakan, sebagai debat yang dibiayai oleh negara, seharusnya kegiatan itu menjadi penangkal isu hoax. Dia menyebut esensi debat adalah untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang berseliweran.

"Karena dibiayai negara, pertanggungjawabannya menjadi dokumen resmi menangkal isu hoax. Data-data itu harus dikeluarkan, misalnya tuduhan reklamasi, tuduhan SARA, agar di situ diklarifikasi," ujar Ahyat dalam diskusi 'Perspektif Jakarta Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat' di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

Ahyat mengatakan, dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta, yang dilarang adalah kampanye hitam. Sementara itu, negative campaign (kampanye negatif) masih menyajikan fakta sehingga bisa dikonfrontasikan.

"Dalam konteks politik negative campaign itu ada fakta dan dibeberkan fakta itu. Kan bisa didebatkan, saya bilang ini terlalu sopan, santun sekali," kata dia.

Diskusi tentang debat Pilgub DKI (Aditya Mardiastuti/detikcom)

Ahyat menjelaskan hal itu tidak menjadi masalah lantaran ada muatan pendidikan politik di situ. Jadi tiap pasangan calon bisa clear.

"Nggak masalah buat saya karena itu mengandung pendidikan politik bagaimana instrumen kampanye dari calon itu. Bisa dijadikan kesempatan," papar Ahyat.

Ahyat menambahkan di Jakarta relatif lebih banyak swing voters yang masih menimbang pilihannya. Dengan begitu, setiap calon yang didukung data kuat bisa menambah suara.

"Dugaan saya, swing voters itu pemilih rasional, tidak ada ikatan emosional partai atau keterikatan suku, menunggu apakah ada visi-misi yang baik dari pilihan sebelumnya. Menurut saya, akan mempengaruhi dan indikasi itu terlihat dari substansi atau esensi debat," jelas dia.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Yayasan Interseksi Hikmat Budiman. Hikmat mengkritik debat kemarin malah seperti lomba diplomasi.

"Ke depannya, kalau debat itu ya dibikin berdebat, bukan dibikin seperti lomba atau pemilihan ketua senat mahasiswa atau malah lomba diplomasi. Kita bisa melihat levelnya setiap calon ketika menghadapi pertanyaan yang menyakitkan. Seperti hafalan, seperti tuduhan calon tertentu, biarkan debat itu natural dan rigid. Saya nggak tahu apa ketakutan KPUD kepada pasangan calon dalam berdebat atau ke massa," beber Hikmat.



Menurut dia, para penonton debat merupakan calon pemilih yang sudah dewasa. Jadi kesempatan itu berguna untuk menampilkan pribadi setiap calon menghadapi serangan.

"Yang berdebat orang dewasa dan yang menonton cukup dewasa karena punya hak pilih. Kalau sampai bertarung, malah kelihatan emosional calon dalam menghadapi masalah," ungkapnya.

Diskusi ini diselenggarakan Populi Center bersama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan P2P LIPI. Hadir sebagai pembicara Pengurus Pusat AIPI Prof Dr Syamsuddin Haris; sosiolog dan Ketua Yayasan Interseksi Hikmat Budiman; dan Direktur Populi Center. (ams/imk)