DPR Rapat dengan Menkum HAM, Bahas Bebas Visa hingga Lapas

Jakarta - Komisi III DPR menggelar rapat dengan Menkum HAM Yasonna Laoly pagi ini. Topik bahasan dalam rapat tersebut di antaranya kebijakan bebas visa hingga overcapacity lapas.

"Yang pertama adalah masalah orang asing. Catatan kami adalah sesuatu yang menjadi soal lain. Tadinya sekedar isu pariwisata, sekarang bukan pariwisata, ada narkoba, ada menanam cabai, ada apa sebenarnya dengan orang asing," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa saat membuka rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Desmond menanyakan apakah kebijakan bebas visa merupakan kebijakan yang tepat. Dia juga mempertanyakan apakah masalah tersebut sudah dibicarakan dalam rapat terbatas kabinet.

"Ada catatan penting bagi kita, apakah kebebasan visa adalah kebijakan yang tepat? Karena kita akan menghitung berapa hasil PNBP yang hilang akibat tidak dipungut lagi. Dalam rapat kabinet di Istana, apakah dibicarakan, dan apa dampak persoalan kebebasan," ujar Desmond.

Selain itu, Desmond menjelaskan tentang overcapacity lapas. Dia menyarankan Yasonna membahas hal tersebut dalam rapat terbatas kabinet.

"Persoalan lapas dan kebijakan anggaran, pernahkah kita berpikir penangkapan pihak kepolisian berdampak pada hal-hal kebijakan Kemenkum HAM tentang overcapacity, tentang kekurangan makan," terang Desmond.

"Sudah saatnya Kemenkum HAM membicarakan berapa anggaran yang terserap untuk kebijakan kontraproduktif. Kemenkum HAM harus membahas hal ini dengan rapat terbatas," pungkasnya. (dkp/imk)