Pasukan Oranye Ingin Mengadu Soal Pemecatan, Ahok: Nanti Saya Urus

Jakarta - Sebanyak 14 orang perwakilan pekerja harian lepas (PHL) Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur gagal menemui Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama (Ahok) di Rumah Lembang tadi siang. Ahok tidak bisa menerima mereka karena para PHL datang dengan mengenakan rompi ala pasukan oranye yang terdapat lambang DKI.

Ahok sendiri mengaku belum bisa menerima aduan para PHL tersebut selama masih dalam masa kampanye untuk Pilgub DKI 2017. Namun, Ahok berjanji akan mengurus permasalahan mereka saat dia kembali dari cutinya nanti.

"Kalau saya sudah aktif saya urus kembali," kata Ahok saat ditemui di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).

Sebelumnya, 14 orang perwakilan pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur mengadu pada Gubernur DKI nonaktif Basuki T Purnama (Ahok). Mereka mengadu karena diberhentikan dari pekerjaannya dengan cara yang tidak dapat diterima.



Namun, para PHL tersebut tidak dapat langsung mengadu pada Ahok. Alasannya karena mereka datang dengan mengenakan rompi berwarna orange yang ada lambang Pemprov DKI.

Soeaji (51), salah satu PHL yang diberhentikan, mengatakan bahwa mereka tidak dipekerjakan lagi karena nilai mereka tidak mencapai batas yang ditentukan. Padahal, lanjut Soeaji, dirinya dan 26 orang lain yang diberhentikan tersebut tidak pernah mengikuti tes apa-apa selama seleksi.

"Kami diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas, makanya kita mau mengadu pada Pak Ahok. Tapi karena kita pakai baju orange dan ada lambang DKI-nya makanya belum bisa ketemu," kata Soeaji di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017) siang.

Soeaji mengaku bingung karena tiba-tiba ada nilai minimal yang tertulis pada pengumuman tersebut. Para PHL tersebut harus mencapai angka minimal 93 untuk bisa terus bekerja. Padahal, imbuh Soeaji, tidak pernah ada tes tertulis maupun tes wawancara yang dilakukan oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur saat penerimaan.

"Yang bikin kita heran tiba-tiba penilaian ada angkanya. Padahal tes tertulis dan tes wawancara saja nggak pernah. Terus nilainya darimana? Masa berkas yang dikumpulin ada nilainya," terangnya. (bis/nkn)