Pemprov DKI Siapkan Anggaran Tambahan untuk Proyek Asian Games

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menyerahkan penuntasan proyek Asian Games 2018 kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Proyek itu di antaranya meliputi pembangunan velodrom, equestrian (pacuan kuda), dan LRT Jakarta.

Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan telah menyiapkan anggaran penuntasan proyek itu bilamana Jakpro mengalami kekurangan dana. Hal tersebut dia sampaikan saat meninjau lokasi pacuan kuda Jakarta International Equestrian Park, Pulomas, untuk ajang Asian Games 2018, Selasa (17/1/2017).

"Sudah kita persiapkan sesuai usulan Jakpro dan sudah ada penyertaan modal pemerintah daerah, ada PMD pada 2017," ujar Sumarsono.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Jakpro Satya Heragandhi mengatakan pihaknya telah menerima dana tambahan sebesar Rp 1 triliun pada 2016. Dana itu kemudian dialokasikan untuk proses pembayaran down payment proyek yang dilakukan Jakpro.

"Penyerapannya malah lebih dari Rp 1 triliun, yaitu Rp 1,2 sampai Rp 1,3 triliun," ucap Satya.

Satya menambahkan, pada 2017 pihaknya akan menerima dana tambahan sebesar Rp 1,95 triliun. Jakpro juga siap melakukan aksi korporasi demi menuntaskan proyek itu.

"Tahun 2017, akan dapat tambahan Rp 1,95 triliun, itu at the minimum. Jadi ada Rp 2,95 triliun. Sisanya bisa dari APBD Perubahan atau kami siap melakukan aksi korporasi berupa peminjaman," imbuhnya.

Aksi korporasi berupa peminjaman yang disebut Satya itu akan meninjau rasio pasar terlebih dahulu. Dia menyebutkan, akhir tahun ini Jakpro memiliki aset pada level Rp 7 triliun hingga Rp 10 triliun, yang diharapkan bisa dipakai untuk proses peminjaman.

"Kita lihat dulu market yang paling murah. Misal bisa pinjam, kita pinjam Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun. Dengan kemampuan itu, kita siap membangun proyek Asian Games, bahkan LRT," papar Satya.

Sumarsono menanggapi, aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Jakpro merupakan bagian dari cara penuntasan proyek. Namun hal itu juga perlu melihat situasi pasar.

"Itu bagian dari cara. Kan ada APBD, kalau kurang ya pakai APBD Perubahan. Kalau ada aksi korporasi, lihat dulu neraca dan situasi," ucap Sumarsono. (dhn/jor)