Pasal Penistaan Agama Diminta Dikaji Ulang, Ini Kata Polri

Jakarta - Sejumlah antropolog meminta Presiden Jokowi mengkaji ulang pasal penistaan agama karena bisa dipolitisasi. Menanggapi itu, Polri menyatakan tetap menjalankan proses hukum selama hukum tersebut masih berlaku.

"Polri itu penegak hukum. Selama hukumnya masih ada, diakui di suatu negara, maka tidak lepas menjadi bagian dari Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).

Ketika ada laporan dari masyarakat ataupun Polri menemukan sesuatu yang membahayakan kehidupan berbangsa bernegara, kata Boy, penyidik bisa melakukan tindakan sesuai dengan aturan hukum.

"Selama hukumnya masih ada, apalagi negara kita negara hukum, itu jadi bagian hukum yang ditegakkan. Kecuali hukumnya dievaluasi dan terbuat hukum baru, karena Polri ini penegak hukum. Kita penegakan," ujarnya.

Antropolog Yando Zakaria mengatakan belakangan ini kepercayaan masyarakat di luar agama resmi menjadi terdiskriminasi. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang aturan penistaan agama.

"Salah satu contoh, misalnya hari ini dari sisi kepercayaan banyak saudara kita di luar 6 agama resmi menjadi terdiskriminasi, tidak mendapat pelayanan publik, tidak dapat melanjutkan sekolah, dan sebagainya akibat kebijakan kita terhadap persoalan agama," kata Yando di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1).

Aturan hukum, menurut Yando, perlu disempurnakan. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah politisasi.

"Ada beberapa peraturan hukum yang perlu ditinjau, termasuk berpikir ulang UU Penistaan Agama. Ini bukan persoalan sederhana atau dari perspektif antropologi ini menjadi sangat begitu relatif dan sangat berbahaya ketika itu dipolitisasi," sambungnya. (idh/asp)