.webp)
Ada 12 orang antropolog yang menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2016). Mereka ditemani oleh Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
"Mereka risau dengan perkembangan yang terjadi belakangan ini, yang disampaikan sebagai suatu keadaan darurat kebhinnekaan. Hasil rembukan mereka banyak sekali yang disampaikan kepada Bapak Presiden dan poin-poinnya akan disampaikan. Ada 12 antropolog dari keseluruhan 300 antropolog yang menandatangani petisi kepada pemerintah," kata Teten di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan.
Salah seorang antropolog, Yando Zakaria, mengatakan para antropolog Indonesia telah berkumpul membahas perkembangan terkini situasi Indonesia.
"Dari pembicaraan kami sekitar sebulan yang lalu, situasi Indonesia saat ini sedang terancam dengan persoalan-persoalan intoleransi dari waktu ke waktu terus meningkat. Dalam konteks itulah kami sebulan yang lalu telah menyampaikan melalui teman-teman wartawan juga menyerukan kedaruratan kebhinnekaan tentang Indonesia," kata Yando.
Yando juga mengatakan, persoalan intolerasi yang terjadi tersebut akibat institusi yang seharusnya merawat kebhinnekaan, tidak berfungsi dengan baik. "Di samping itu, ada juga gerakan-gerakan yang memaksakan pandangan tertentu dan diinginkan menjadi pandangan dominan di negara ini," kata Yando.
"Ini yang kami risaukan. Karena kami sebagai antropolog sangat paham bahwa Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk, baik suku, ras antar golongan, keberagaman dalam soal-soal pandangan politik," katanya.
Untuk itu, lanjut Yando, dia dan beberapa antropolog lainnya menyampaikan pandangan tersebut kepada Presiden Jokowi. Mereka mengapresiasi sikap Jokowi yang bersedia menerima dan mendengarkan pandangan mereka soal kondisi terkini di Indonesia.
"Pada intinya, yang kami sampaikan intoleransi yang berkembang saat ini multidimensi. Banyak faktor yang menyebabkannya, tapi kami menekankan ke Presiden untuk memberikan perhatian kepada tiga persoalan utama," katanya.
Persoalan pertama yang dimaksud Yando yakni di dunia pendidikan. Karena, menurutnya, persoalan-persoalan intoleransi dimulai dari tingkat pendidikan paling dasar yakni PAUD hingga perguruan tinggi.
"Kami minta Presiden agar pelaksanaan dunia pendidikan ini jangan sampai menjadi arena untuk memperkuat sektarian dan seterusnya," katanya.
Kedua, lanjut Yando, intoleransi berpangkal pada ketidakadilan ekonomi, termasuk pembagian pemerataan Sumber Daya Alam. "Dalam konteks ini kami menyambut baik program Presiden Jokowi yang memproklamirkan reformasi agrarianya dalam waktu pemerintahan beliau, dan ada distribusi 12,7 juta hektare. Tapi kami juga ingin memastikan bahwa niat baik itu jangan sampai menimbulkan persoalan baru belakangan hari agar reformasi agraria bisa didesain sedemikian rupa agar orang-orang yang menerima distribusi tanah benar-benar orang yang marginal," jelas Yando.
Ketiga, lanjut Yando, akar intoleransi berpangkal pada proses hukum, baik penegakan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang dinilai masih belum mengimplementasikan semangat keberagaman.
"Salah satu contoh misalnya hari ini dari sisi kepercayaan banyak saudara-saudara kita di luar enam agama resmi menjadi terdiskriminasi, tidak dapat pelayanan publik, tidak dapat melanjutkan sekolah dan sebagainya, akibat kebijakan kita terhadap persoalan agama. Jadi ada persoalan hukum yang kami lihat perlu disempurnakan. Ada beberapa peratuaran hukum yang perlu ditinjau termasuk berpikir ulang UU Penistaan Agama, ini bukan persoalan sederhana atau dari perspektif antropologi ini menjadi sangat begitu relatif dan sangat berbahaya ketika itu dipolitisasi," kata Yando. (jor/dnu)
