Selain jabatan kepala daerah, posisi strategis, seperti ketua organisasi, baik itu Karang Taruna, Tagana, PMI, maupun HIMPAUDI, dikaitkan dengan keluarga keturunan Chasan Sochib ini. Menurut Andika, persoalan politik dinasti di Banten, jika dikaitkan dalam tataran peraturan perundang-undangan, sudah sangat jelas.
Dalam proporsi pemerintahan Banten sekarang, yang menjadi gubernur bukan dari keluarganya. Ia sendiri mengaku tidak risih jika dalam beberapa waktu belakangan selalu dikait-kaitkan dengan politik dinasti. "(Risih) nggak ada, kalau niat baik, bismillah. Yang terpenting, kita jaga kebersamaan masyarakat Banten. Pilkada 1 bulan lagi jangan karut-marut memecah belah," ujar Andika kepada wartawan setelah menghadiri kampanye rapat umum di BSD Tangsel kemarin, Minggu (15/1/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dinasti ini kan duduk diberikan kekuasaan. Analoginya seperti itu," ujarnya.
Saat ini, menurut Andika, meskipun dikait-kaitkan dengan politik dinasti, ia merasa mendapatkan semangat untuk memberikan yang terbaik ke depannya. Cara ia bersilaturahmi dan menyerap aspirasi warga Banten adalah bentuk perjuangan dirinya meredam isu mengenai politik dinasti.
"Saya bersilaturahmi ke masyarakat itu bukti perjuangan saya bagaimana perjuangan saya untuk dapat aspirasi dan bertemu," ujar anak sulung Atut Chosiyah ini.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, politisi Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, yang saat ini menggantikan cawagub Andika di DPR RI, mengatakan dinasti atau bukan dari dinasti, keduanya memiliki risiko persoalan hukum. Tinggal bagaimana membuat sistem yang tidak memungkinkan seseorang melakukan tindakan hukum, seperti korupsi.
"Sebetulnya politik dinasti yang terkena kasus korupsi tidak lebih besar daripada kepala daerah yang tidak dinasti juga. Kebetulan kepala daerah yang dinasti kemudian mendapat masalah," kata Ace kepada detikcom. (bri/erd)











































