Incar Kursi Pimpinan MPR, Gerindra: Namanya Tergantung Prabowo

Jakarta - Seiring dengan berjalannya revisi UU MD3, Fraksi Gerindra mengusulkan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR menjadi dua. Gerindra juga mengincar kursi pimpinan MPR.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani beralasan selama ini, jika hanya penambahan satu pimpinan, jumlah pimpinan menjadi genap. Hal itu disebutnya menyalahi fatsun dalam pimpinan kelembagaan yang selalu ganjil.

"Tadinya satu tidak ada masalah. Tapi kalau satu kan programnya kalau satu (menjadi) genap agak menyalahi fatsun dalam pimpinan kelembagaan negara kita selalu ganjil," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Muzani menyebut penambahan dua kursi pimpinan di DPR itu akan diberikan kepada PDIP sebagai partai peraih suara terbanyak dan PKB sebagai partai pemilik suara terbanyak di urutan kelima. Sedangkan di kursi pimpinan MPR, Gerindra mengajukan diri.

"Maka kita berpikir dua, kalau DPR sepertinya bisa diisi PDIP dan PKB. Kalau di MPR, PDIP dan kami minta agar kursinya Gerindra," jelas dia.

Sementara itu, Muzani menampik bahwa dia dicalonkan menjadi pimpinan MPR. Dia menjelaskan soal siapa yang dicalonkan menjadi wewenang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Siapa Gerindra, nama itu semua tergantung Pak Prabowo, yang bertanggung jawab. Tapi nama saya belum pernah diajukan. Saya ini Ketua Fraksi," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, PDIP menginginkan kursi pimpinan DPR dan MPR karena, sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak di pemilu, mereka tidak duduk sebagai pimpinan. Sementara itu, DPD, yang sudah punya 1 kursi di pimpinan MPR, kemudian meminta tambahan 1 kursi lagi dengan alasan untuk penguatan.

(ams/imk)