Rapat di DPR, Menag dan Menkes Paparkan Evaluasi Haji 2016

Jakarta - Komisi VIII DPR menggelar rapat dengan 3 kementerian siang ini. Pokok bahasan dalam rapat adalah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016.

Dalam rapat kali ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Sekjen Kemenhub Sugihardjo memenuhi panggilan Komisi VIII DPR. Rapat dibuka sekitar pukul 10.50 WIB.

"Kami ingin mendengarkan laporan ibadah haji pada tahun 1437 Hijriah atau 2016 Masehi. Komisi VIII ingin mendapat penjelasan dari Kemenkes, Kemenhub, dan Kemenag soal bagaimana penyelenggaraan haji, laporan penyelenggaraan ibadah haji, apa saja masalah penyelenggaraan haji tahun 2016," kata Ketua Komisi VIII Ali Taher saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

"Penyelenggaraan haji merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, baik dalam segi transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan," sambung Taher.

Menkes mengikuti rapat evaluasi haji 2016 di Komisi VIII DPR (Andhika Prasetia/detikcom)

Dalam rapat, Lukman memaparkan kuota haji pada 2016. "Penyelenggaraan ibadah haji 2016 menetapkan kuota sebanyak 168.800, jemaah reguler 155.200 dan jemaah khusus 13.600, petugas sebanyak 3.250 petugas," ujar Lukman.

Pada 2016, maskapai resmi yang menerbangkan jemaah menuju Tanah Suci adalah Garuda Indonesia dan Saudia. Lukman mengatakan pemerintah mendapat sambutan positif karena jemaah diturunkan di Madinah.

"Transportasi ada Garuda dan Saudia. Secara keseluruhan, kami mendapatkan hal yang sangat positif penerbangan pada gelombang pertama dapat mendarat di Madinah karena dapat memotong waktu perjalanan dari Jeddah," jelas Lukman.

Menag dan Menkes mengikuti rapat evaluasi haji 2016 di Komisi VIII DPR. (Andhika Prasetia/detikcom)

Serapan anggaran haji tahun 2016 sekitar 98 persen. Sementara itu, realisasi anggaran haji sekitar Rp 9 triliun.

"Realisasi anggaran operasional haji sebesar Rp 9.151.593.650.378 dengan serapan 98,21 persen, sisa anggaran operasional Rp 166.725.101.770," ujar Lukman. (dkp/imk)