Pencalonan Perempuan dalam Pilkada Dinilai Kurang

Solo - Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono memaparkan bahwa realitas kesenjangan peran perempuan masih terjadi di mana-mana. Baik pada posisi pengambilan keputusan publik, politik, jenjang karir PNS, hingga dalam Pilkada. Faktornya bukan karena kualitas, tapi dikarenakan pola pikir masyarakat dan persyaratan lain."Kendala yang perannya lebih besar dalam peminggiran itu justru bukan karena ketidakmampuan pribadi, tetapi disebabkan lebih banyak persyaratan di luar itu. Lagipula Parpol sendiri juga tidak ada keseriusan dalam upaya mengangkat derajat perempuan," ujar Meutia dalam seminar Pembangunan Menuju Millenium Development Goals Yang Adil di Solo, Selasa (12/4/2005).Dipaparkan oleh Meutia, peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik, seperti keanggotaan dalam legislatif tidak lebih 11 persen dari seluruh anggota. Pencalonan kaum perempuan Pilkada langsung juga sangat minim dan terbatas. Padahal secara kuantitas, jumlah mahasiswi jauh lebih banyak daripada mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu sosial politikdan hukum.Kendala yang dirasakan kaum perempuan untuk memasuki ranah politik praktis, lanjutnya, adalah sejumlah persyaratan yang sulit dijangkau bagi mereka. Misalnya adanya dana untuk masuk partai dan dana kampanye yang cukup besar. Disamping itu juga adanya pola pikir kaum laki-laki yang masih memandang rendah perempuan."Banyak caleg perempuan yang berkualitas dipasang di nomor bawah karena lebih mementingkan caleg laki-laki. Dengan demikian meskipun caleg perempuan mendapat suara banyak pun tetap tidak jadi, karena memangdipasang di nomor tidak jadi. Pandangan ini juga masih terjadi dalam pencalonan di Pilkada langsung ini," lanjutnya.Hal serupa juga terjadi dalam birokrasi. Meutia lalu memberikan ilustrasi bahwa berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional Maret 2003, perbandinganprosentasi potensi PNS Golongan III laki-laki dengan perempuan laki-laki adalah 56,7 : 43,3. Sedangkan pada Golongan IV 63,2 berbanding 36,8.Namun demikian perbandigan pejabat eselon tiga untuk laki-laki dan perempuan adalah 86,7 : 13,3, eselon dua 93,5 : 6,5, eselon satu 90 : 10. "Data ini memberikan gambaran bahwa kesenjangan dalam pemberdayaan PNSmasih sangat tajam," kata dia. (nrl/)