Plt Gubernur DKI: Relokasi Warga Muara Angke Tunggu Rusun Selesai

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjelaskan relokasi warga Muara Angke akan dilaksanakan. Namun hal itu masih menunggu selesainya pembangunan rumah susun (rusun) untuk tempat tinggal baru warga yang terdampak relokasi.

"Kalau rusun dibangun, baru relokasi. Kampung-kampung kumuh di Muara Angke bisa dikasih nomor untuk rusun masing-masing. Karena belum ada rusunnya, kita nggak berani. Konsepnya bukan penggusuran, tapi relokasi," kata Sumarsono di kereta wisata dari Yogyakarta ke Jakarta, Minggu (15/1/2017).

Sumarsono mengklaim pembangunan rusun tersebut telah direncanakan. Namun proses pembangunannya masih terkendala anggaran yang berasal dari pihak ketiga.

"Rusun di Muara Angke itu sudah diprogramkan, bahkan jumlah dan modelnya sudah didesain. Tapi uangnya ini dari uang kontribusi atau kewajiban pihak ketiga. Jadi ini belum dibangun. Baik itu kontribusi maupun kompensasi diundur karena program reklamasi mengalami pengunduran," ujarnya.

Ia tidak menjawab secara detail ketika ditanyai kemungkinan penggunaan APBD untuk pembangunan rusun tersebut. Berdasarkan keterangannya, Pemprov masih akan mengusahakan pembangunan rusun dari dana pihak ketiga.

"Nanti kita lihat. Dulu kan punya asumsi semua lancar. Karena ini mendesak urusannya harus diselesaikan, akan kita beri alternatif lain. Kompensasi dan kontribusi akan kita defenisikan ulang," jelas pria yang akrab disapa Soni ini.

Menurutnya, Pemprov juga akan membentuk tim khusus untuk penanganan kawasan Muara Angke. Tim itu nantinya akan dipimpin oleh Sekda dan beranggotakan 12 orang.

"Pemprov akan menerbitkan khusus tim pengembangan kawasan terpadu Pelabuhan Muara Angke. Jadi tim ini diketuai oleh Sekda, kemudian dengan Ketua Harian Asisten Perekonomian akan bekerja secara intensif untuk pengembangan Muara Angke," ungkapnya.

"Timnya 12 orang yang inti. Ditambah sekretariat teknis. Kami serahkan pada Sekda untuk menyusun. Intinya terdiri atas (Dinas) Perhubungan, Bina Marga, Perumahan, juga Tata Air, SKPD terkait untuk perekonomian masyarakat," pungkasnya.

(HSF/imk)