Hendropriyono: PKPI Berdiri di Belakang Presiden Jokowi

Jakarta - Saat HUT ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono membacakan platform politik dan garis perjuangan partainya. Hendropriyono menegaskan PKPI akan terus mendukung Presiden Joko Widodo.

"Berdiri di belakang administrasi Presiden Jokowi-JK dan selalu berada di benteng terdepan dalam menjamin stabilitas pemerintahan negara RI," ucap Hendropriyono saat berpidato di peringatan HUT PKPI di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

Hendropriyono juga mendukung stabilitas ekonomi Indonesia agar bisa masuk sebagai 4 besar negara adidaya di dunia pada 2045. Dia optimistis hal itu terwujud setelah melihat perkembangan ekonomi Indonesia.

"Stabilitas berbagai aspek ini merupakan landasan pokok untuk mencapai tujuan seabad Indonesia 2045 sebagai negara adidaya 4 besar di dunia. Hal ini beranjak dari fakta pertumbuhan ekonomi nasional 5% di tengah rongrongan demo-demo yang tak berkesudahan sekarang ini, apalagi jika keadaan stabil, kita dapat melakukan lompatan-lompatan strategis minimal 7% dalam pertumbuhan tersebut," jelas Hendropriyono.

Dalam pidato politiknya tentang platform dan garis perjuangan PKPI, Hendropriyono menentang tegas segala bentuk disintegrasi dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, kedaulatan di bidang politik serta kemandirian ekonomi bisa tercapai.

"Menentang setiap bentuk usaha disintegrasi, baik sentral maupun periferal, sehingga tercapai kekuatan untuk berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Serta bersama-sama kekuatan legislatif, yudikatif, golongan masyarakat jurnalistik dan sipil serta kekuatan-kekuatan sosial lainnya dalam perkembangan keadaan lingkungan global yang terus menerus berubah," paparnya.

Presiden Jokowi menghadiri perayaan HUT ke-18 PKPI ini. Hadir pula Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Para menteri yang hadir di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ada pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. (adf/imk)