PSI Setuju Wacana Penghapusan Presidential Threshold

Jakarta - Fraksi PAN dan Partai Gerindra di DPR mewacanakan adanya penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden alias presidential threshold. Dengan penghapusan ini, setiap partai dapat mengusung capres-cawapres.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan setuju atas wacana tersebut. Sebab menurutnya setiap partai memiliki hak untuk melakukan hal tersebut.

"Nah, itu saya setuju banget. Kita setuju dong. Karena setiap partai memiliki hak seperti itu (mengusung presiden, red)," kata Grace di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017).

Grace mengatakan hal itu pantas dilakukan setiap partai karena mereka sebelumnya sudah melewati verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah melewati fase itu, partai dapat mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum (pemilu).

Menurutnya, untuk melewati verifikasi tersebut, tiap partai sudah harus memenuhi syarat yang berat.

"Berarti kan semua partai asalkan sudah lolos verifikasi di KemenkumHAM, sudah diverifikasi KPUD baru bisa jadi peserta pemilu. Karena melewati 2 verifikasi itu juga berat banget. Buktinya kemarin dari 6 partai yang mendaftar hanya PSI yang lolos. Itu sudah sangat-sangat berat sekali syaratnya. Jadi kami sangat mendukung," ujarnya.

Menurut Grace, tahap pemenuhan syarat itu membuktikan kalau sebuah partai mewakili rakyat. Sehingga wajar bila setiap partai diberikan kesempatan untuk mengusung capresnya sendiri.

"Kalau sudah lewat verifikasi itu berarti benar, ini partai punya strukturnya, punya organisasinya, memang mewakili masyarakat. Karena syarat-syarat yang diminta sangat berat. Jadi harusnya diberikan kesempatan untuk bisa ikut kontestasi. Ini baru ikut kontestasi saja masak tidak diizinkan?" ujar Grace. (jbr/idh)