Bertemu Ketum Muhammadiyah, Jokowi Singgung Intoleransi dan Pilkada

Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir diundang Presiden Joko Widodo makan siang sambil mengobrol santai di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, keduanya sempat menyinggung soal intoleransi dan Pilkada.

Haedar mengatakan pembahasan soal intoleransi tidak dibahas secara spesifik. Namun, soal Pilkada, Haedar mengatakan ada pembicaraan yang mengarah agar 'pesta demokrasi' dikembalikan ke regulasi politik.

"Tapi sempat kita singgung, sebenarnya kan soal Pilkada ini kan bagian dari dinamika politik kan. Ya kita kembalikan saja ke regulasi politik, jangan ditarik ke mana-mana, dan semua pihak harus punya etika di dalam berpolitik. Simpel saja semua itu. Itu nggak ada kaitannya dengan toleransi atau intoleransi ya," kata Haedar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Persoalan toleransi dan intoleransi, menurut Haedar, bukanlah masalah yang sederhana. Terlebih di negara yang memiliki kemajemukan dalam bermasyarakat.

"Dalam masyarakat majemuk, baik agama, suku, ras, dan golongan, prinsipnya kan non komplementer. Masyarakat majemuk itu ibarat air dan minyak. Karena itu, kalau ada gesekan, itu hal yang alamiah. Nah tinggal semua pihak mencoba untuk lebih matang, lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah. Persis seperti rumpun bambu, tidak ada yang tidak gesekan," katanya.

Haedar juga mengatakan aksi ekstrem ataupun radikal sangat rentan terjadi di negara yang masyarakatnya majemuk. Untuk itu, yang paling penting adalah bagaimana menyikapi suatu persoalan secara dewasa.

"Peluang dan potensi ekstremitas, itu selalu ada di setiap agama, golongan, ras, suku, dan tempat. Yang paling penting adalah kita harus semakin dewasa menjadi sebuah bangsa dan tugas kita adalah mendewasakan semua dan menyelesaikan masalah secara bermartabat," kata Haedar. (jor/rvk)