Jokowi dan Ketum Muhammadiyah Bahas Kebijakan Ekonomi Politik Baru

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya makan siang sambil membahas persoalan bangsa.

Haedar mengatakan tema yang dibicarakan berkenaan dengan keadilan sosial di Indonesia. Haedar mengatakan tema ini sesuai dengan karakter Muhammadiyah.

"Saya dengan Pak Presiden fokus sesuai dengan karakter Muhammadiyah membicarakan tentang bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan sosial. Jadi kita membahas betapa satu di antara problem besar bangsa kita adalah kesenjangan ekonomi dan ini multiaspek," kata Haedar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Haedar mengatakan Jokowi memiliki peta untuk menciptakan keadilan sosial tersebut. Sekarang, bagaimana mencari terobosan agar keinginan tersebut terwujud. Mereka berdua membahas kebijakan ekonomi dan kebijakan politik baru.

"Presiden punya peta bagaimana sekarang mencari terobosan dan kami juga mendorong itu yang disebut new economics policy yang termasuk di dalamnya new politics policy. Jadi perlu ada terobosan-terobosan di dalam ikhtiar memecahkan masalah sosial, sekaligus juga membawa mayoritas terbesar rakyat kita yang masih berada pada posisi menengah ke bawah itu untuk menjadi rakyat yang sejahtera," jelasnya.

Haedar menyebut ada beberapa isu krusial yang dibahas dalam pertemuan makan siang tersebut. Pertama, soal penguasaan lahan. Haedar mengatakan tanah yang merupakan aset negara harus ditata ulang demi hajat hidup orang banyak.

"Kedua, bagaimana rakyat itu dilindungi supaya mereka bisa memperoleh manfaat dari kekayaan alam kita ini. Sekaligus juga bisa berusaha di tengah ekonomi yang sangat korporatif di mana penguasaan berada pada di pihak swasta dan pemilik modal, di situ negara akan hadir untuk menjadi tonggak utama," jelasnya.

Haedar kemudian merujuk ke sejarah. Dahulu para pendiri bangsa mengedepankan prinsip keadilan sosial di jajaran terdepan. Negara dibentuk untuk menjamin kehidupan rakyatnya yang lebih baik.

"Karena kalau kita baca pada perdebatan BPUPKI bahwa konsep keadilan sosial itu adalah negara hadir untuk membela, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat. Dalam konteks itu, tidak mungkin membangun kesejahteraan rakyat itu, kalau tidak didukung oleh kekuatan politik kekuatan masyarakat yang memang untuk ikut menjadikan republik ini menjadi republik yang menyejahterakan, melindungi, dan memajukan rakyat," tambahnya.

Intinya, lanjut Haedar, pemerintah akan melakukan terobosan kebijakan-kebijakan ekonomi. "Dalam konteks ekonomi keadilan sosial," katanya.

(jor/dnu)