Kamis 12 Januari 2017, 19:10 WIB
Mendikbud: Biaya Sekolah Siswa Miskin Harus Digratiskan
Mendikbud Muhadjir Effendy di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Kamis (12/1/2017). Foto: Suparno Nodhor-detikcom
Sidoarjo -
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut biaya sekolah bagi siswa miskin harus digratiskan. Sekolah juga harus terbebas dari pungutan liar.
"Memang kalau untuk SMA dan SMK selama ini belum gratis, yang gratis betul kan SD dan SMP. Yang jelas kami mengharapkan untuk siswa-siswi miskin harus digratiskan. Selain digratiskan juga harus diberikan santunan," ujar Muhadjir kepada wartawan usai melakukan inspeksi mendadak di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Kamis (12/1/2017).
Muhajdir menegaskan, pungutan yang dilakukan di sekolah harus sesuai aturan. Pihaknya sudah mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur khusus pungutan siswa.
"Kami sudah mendatangani peraturan menteri bahwa untuk sekolah SD dan SMP diperbolehkan untuk menggali dana atau pungutan tapi tidak boleh liar dan melanggar hukum," ujarnya.
Kepada wartawan, Muhadjir juga menyinggung target penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMA dan SMK.
"Untuk UNBK tingkat SMA dan SMK kami tergetkan 80 persen di seluruh Indonesia. Karena hampir rata-rata SMK dan SMA itu posisi tempatnya sekolah d idalam kota, kalau sekolah SMP itu masih banyak yang berada di luar kota kami tidak terlalu mentargetkan ya paling tidak 30 persen yang memakai komputer," imbuhnya.
(fdn/fdn)
"Memang kalau untuk SMA dan SMK selama ini belum gratis, yang gratis betul kan SD dan SMP. Yang jelas kami mengharapkan untuk siswa-siswi miskin harus digratiskan. Selain digratiskan juga harus diberikan santunan," ujar Muhadjir kepada wartawan usai melakukan inspeksi mendadak di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Kamis (12/1/2017).
Muhajdir menegaskan, pungutan yang dilakukan di sekolah harus sesuai aturan. Pihaknya sudah mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur khusus pungutan siswa.
Kepada wartawan, Muhadjir juga menyinggung target penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMA dan SMK.
"Untuk UNBK tingkat SMA dan SMK kami tergetkan 80 persen di seluruh Indonesia. Karena hampir rata-rata SMK dan SMA itu posisi tempatnya sekolah d idalam kota, kalau sekolah SMP itu masih banyak yang berada di luar kota kami tidak terlalu mentargetkan ya paling tidak 30 persen yang memakai komputer," imbuhnya.
(fdn/fdn)
