DetikNews
Kamis 12 Jan 2017, 16:53 WIB

Mendagri Persilakan DPRD Makzulkan Bupati Katingan

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Mendagri Persilakan DPRD Makzulkan Bupati Katingan Mendagri Tjahjo Kumolo (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - DPRD Katingan sedang 'belajar' dengan DPRD Garut soal pemakzulan. Pemakzulan ini terkait dengan kasus perselingkuhan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi hal tersebut dengan santai. Menurutnya, pemakzulan adalah hak DPRD Katingan.

"(DPRD akan memakzulkan) silakan, itu hak. Bagaimana seorang kepala daerah di daerah yang kecil, tidak punya wibawa di mata masyarakatnya kan repot," ujar Tjahjo di gedung Kementerian Pertahanan, Jl Merdeka Barat, Kamis (12/1/2017).

Menurut Tjahjo, kasus Bupati Katingan ini sama seperti kasus Bupati Garut dulu, Aceng Fikri, yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Faktor tersebutlah yang membuat Kemendagri tidak langsung memberhentikan Ahmad Yantenglie.

"Bupati Katingan itu kasusnya sama dengan (Bupati) Garut. Ancaman hukumannya kan di bawah 5 tahun. Tidak ditahan, tapi sebagai tersangka, begitu masuk sidang ya terdakwa, tidak kami berhentikan karena UU. Kecuali DPRD ada keputusan paripurna DPRD seperti di Garut kemarin, memberhentikan, itu lain lagi. Katingan ini kami menunggu bagaimana DPRD," jelas Tjahjo.

Seperti diketahui, Bupati Katingan Ahmad Yantenglie didera kasus skandal asusila dengan istri seorang polisi. Ia digerebek suami selingkuhannya saat berada di kamar kontrakan.

Pada 2013, Aceng Fikri menjadi bupati pertama yang dimakzulkan gara-gara melanggar etika dengan menceraikan istrinya yang masih di bawah umur, Fani Oktora, melalui pesan singkat. Aceng harus dicopot dari jabatannya setelah DPRD Garut mengirim rekomendasi kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri.



(GBR/bag)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed