Mendagri: Semua Elemen Masyarakat Wajib Bela Negara

Mendagri: Semua Elemen Masyarakat Wajib Bela Negara

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Kamis, 12 Jan 2017 14:46 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkata semua elemen masyarakat Indonesia wajib membela negara. Menurutnya, bela negara merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan.

"Bela negara ini sudah merupakan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan, yang mana kurikulumnya, siapa yang berperan, itu harus secara komprehensif, integral dipersiapkan. Saya kira wajib (bela negara), kalau di kami, IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), wajib setelah lulus dia harus ikut pendidikan bela negara plus wajib militer," ujar Tjahjo seusai rapat pimpinan di gedung Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

Bela negara ini, dikatakan Tjahjo, wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar, jika negara dalam keadaan genting, masyarakat sudah siap. Namun dia menambahkan bela negara bukan berarti wajib militer.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bela negara tak harus mewajibkan semua elemen masyarakat bisa menggunakan senjata dan berperang. Setidaknya, kata Tjahjo, bela negara ini memberi masyarakat pemahaman yang benar tentang UUD, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya.

"Bagi elemen masyarakat yang lain, kan tidak semua harus pegang senjata. Tapi setidaknya memahami mengenai Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, sejarah perjuangan bangsa, itu wajib, di tingkat kurikulum dasar, pemahaman-pemahaman tersebut diterapkan, termasuk penghormatan terhadap bendera, sampai elemen-elemen masyarakat, ormas, semua harus ada," ujarnya.

Selain itu, Tjahjo berbicara juga soal Pancasila. Dia ingin masyarakat Indonesia tak hanya tahu dan hafal isi Pancasila. Menurutnya, Pancasila harus bisa dijabarkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik, mulai dari pusat sampai daerah.

"Pancasila bukan hanya dihafalkan, tapi nilai-nilai Pancasila itu harus bisa dijabarkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik, mulai dari pusat sampai ke daerah," pungkasnya.





(gbr/rvk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads