Kamis 12 Januari 2017, 14:37 WIB
Menhan Minta Alutsista Berasal Industri Pertahanan Dalam Negeri
Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom
Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) menggelar rapat pimpinan bersama Panglima TNI dan sejumlah menteri terkait. Salah satu hasilnya terkait dengan industri pertahanan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menhan Ryamizard Ryacudu seusai rapat tentang bela negara, profesionalisme TNI, dan industri pertahanan pada Kamis (12/1/2017), di kantor Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.
"Kita harus mengupayakan kita membeli industri di dalam negeri kalau industri itu mampu. Kalau belum mampu, kita beli (dari luar negeri), tapi kan ada syarat-syaratnya," kata Menhan.
Rapat pimpinan ini merupakan agenda rutin tahunan dari Kemenhan. Hadir dalam rapat ini antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Hasil rapim adalah bagaimana kita melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Jadi landasannya adalah kebijaksanaan pemerintah Nawacita, termasuk masalah kemaritiman. Kedua, mewaspadai segala macam bentuk ancaman, ancaman dari luar, ancaman yang sudah berada di dalam," ujar Ryamizard.
"(Ancaman) di dalam itu apa, yang kita ketahui, yang sudah dilaksanakan adalah kemarin, sekarang, dan yang akan datang apa, itu teroris. Karena apa, dia diporak-porandakan di Timur Tengah, di Suriah, dia lari ke mana-mana. Dia lari ke Eropa, di sana masih melaksanakan kegiatan yang kita ketahui semua, di Turki dan lain-lain," lanjutnya.
Dibahas juga masalah radikalisme di Indonesia. Menhan ingin semua pihak mewaspadai gerakan-gerakan radikal.
Terakhir, Ryamizard berkata soal penggunaan uang di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dibahasnya dalam rapat. Hasilnya, Menhan ingin penggunaan uang dilakukan dengan cermat karena dia tak mau berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kemudian tadi kita minta ada masalah penggunaan uang, segala macam. Itu harus betul-betul cermat karena saya nggak mau berurusan dengan BPK dan KPK," tutupnya.
(gbr/rna)
Hal tersebut disampaikan Menhan Ryamizard Ryacudu seusai rapat tentang bela negara, profesionalisme TNI, dan industri pertahanan pada Kamis (12/1/2017), di kantor Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.
"Kita harus mengupayakan kita membeli industri di dalam negeri kalau industri itu mampu. Kalau belum mampu, kita beli (dari luar negeri), tapi kan ada syarat-syaratnya," kata Menhan.
 Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom |
"Hasil rapim adalah bagaimana kita melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Jadi landasannya adalah kebijaksanaan pemerintah Nawacita, termasuk masalah kemaritiman. Kedua, mewaspadai segala macam bentuk ancaman, ancaman dari luar, ancaman yang sudah berada di dalam," ujar Ryamizard.
"(Ancaman) di dalam itu apa, yang kita ketahui, yang sudah dilaksanakan adalah kemarin, sekarang, dan yang akan datang apa, itu teroris. Karena apa, dia diporak-porandakan di Timur Tengah, di Suriah, dia lari ke mana-mana. Dia lari ke Eropa, di sana masih melaksanakan kegiatan yang kita ketahui semua, di Turki dan lain-lain," lanjutnya.
Dibahas juga masalah radikalisme di Indonesia. Menhan ingin semua pihak mewaspadai gerakan-gerakan radikal.
Terakhir, Ryamizard berkata soal penggunaan uang di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dibahasnya dalam rapat. Hasilnya, Menhan ingin penggunaan uang dilakukan dengan cermat karena dia tak mau berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kemudian tadi kita minta ada masalah penggunaan uang, segala macam. Itu harus betul-betul cermat karena saya nggak mau berurusan dengan BPK dan KPK," tutupnya.
(gbr/rna)
