ADVERTISEMENT

Sidang Pasal Kesusilaan, Patrialis Akbar Bacakan Surat An-Naba

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Kamis, 12 Jan 2017 13:31 WIB
Patrialis Akbar (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Hakim konstitusi Patrialis Akbar membacakan Surat An-Naba ayat 21-30 saat memberikan pandangannya. Ia berpendapat apakah perbuatan-perbuatan asusila dalam pasal KUHP dan agama masuk dalam kualifikasi orang-orang yang melampaui batas.

Patrialis mengapresiasi pemaparan ahli Profesor Edi Setiadi terkait perluasan dalam Pasal 284, 285, dan 292 KUHP yang sedang diuji materinya. Menurutnya, dalam konstitusi juga memiliki makna serupa meski berbeda konteks.

"Dalam surat yang saya bacakan ini memiliki arti 'kalau neraka ada sebagai tempat mengintai bagi orang-orang yang melampaui batas'. Dalam pasal yang sedang diuji ini apakah masuk dalam kualifikasi bagi orang-orang yang melampaui batas," ujar Patrialis dalam persidangan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

"Karena yang dipersoalkan pemohon ini bisa bertentangan atau bisa juga sejalan," sambungnya.

Patrialis berpandangan, dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang Pendidikan, perkawinan yang sah dan pembatasan sebagian hak sudah memiliki konteks yang sama dengan declaration of human rights, dan sudah ditambahkan pula unsur agama di dalamnya.

Menanggapi hal itu, guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Prof Edi Setiadi menilai delik yang ada di dalam Pasal 284, 285, dan 292 KUHP jadi delik biasa. Sehingga tidak perlu lagi ada pengaduan untuk mengetahui perzinaan itu.

"Mulanya ini delik aduan, namun seiring berjalan menjadi delik biasa, di mana kejahatan kesusilaan merupakan crime without victim. Sehingga penjara bukan lagi the last resort, karena masih ada mediasi untuk dibicarakan sebagai jalan tengahnya untuk kembali mengharmoniskan hubungan keluarga," jelasnya.

Sidang itu digelar atas permohonan pemohon guru besar IPB Bogor Euis Sunarti. Selain Euis, ikut memohon akademisi lainnya, yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS MA, dan Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE MA MSc PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS MHum, Sri Vira Chandra D SS MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST MPdI, dan Dhona El Furqon SHI MH.

Mereka memohon pasal-pasal asusila dalam KUHP yaitu:

1. Pasal 292 KUHP berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam khazanah akademik, pasal di atas dikenal dengan pasal homoseksual dengan anak-anak. Tapi menurut Euis dkk, pasal itu seharusnya juga berlaku untuk 'korban' yang sudah dewasa. Sehingga pemohon meminta pasal itu berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

2. Pasal 284 ayat 1 KUHP, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang pria dan wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

Euis meminta pasal yang dikenal dengan 'pasal kumpul kebo' itu diubah menjadi lebih luas, yaitu setiap hubungan seks yang dilakukan di luar lembaga perkawinan haruslah dipidana. Sehingga berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang pria dan wanita yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

3. Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Euis dkk meminta pasal pemerkosaan tidak hanya berlaku kepada lelaki atas perempuan, tetapi juga lelaki terhadap lelaki atau perempuan terhadap perempuan. Sehingga pasal itu berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. (adf/asp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT