Muncul Wacana Pimpinan DPR Jadi 7, NasDem: Supaya Tidak Genap

Jakarta - Di tengah bergulirnya revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), muncul wacana menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR tak hanya menjadi 6, melainkan jadi 7. Gayung bersambut dari beberapa fraksi, salah satunya NasDem.

"Supaya tidak genap apakah tambah satu atau dua. Kita enggak masalah ini cuma masa peralihan selanjutnya representasi," ujar Ketua DPP NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Adanya tambahan pimpinan DPR, diakui Johnny, memang menambah anggaran. Namun, jika bermanfaat untuk menambah efektivitas kinerja DPR, hal itu patut dipertimbangkan.

"Yang jadi ketakutan kan semakin nambah jumlah pimpinan, biaya membengkak, kalau di balik inefisiensi dengan perbaikan manajemen DPR RI kenapa tidak," ucapnya.

Saat ini, ada 5 pimpinan DPR. Mereka adalah Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).

Rencana penambahan kursi pimpinan DPR awalnya datang dari PDIP yang merasa berhak sebagai pemilik suara terbanyak saat Pileg 2014. Belakangan, muncul usulan agar kursi pimpinan menjadi 7.

Baca Juga: Ada Usul Pimpinan MPR dan DPR Jadi 7, Ketua Baleg: Itu Dinamika

Urutan perolehan suara saat Pileg 2014 adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, PPP, NasDem, dan Hanura. NasDem menyebut PKB sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak ke-5 juga berpeluang menjadi pimpinan DPR.

"Kalau melihat jumlah suara, PKB punya hak. Kita lihat sidang paripurna batal karena jumlahnya nggak kuorum, karena penugasan pimpinan yang tidak terwakili. Demikian pula Bamus atau pengganti pimpinan, jumlahnya terbatas," beber Johnny.

Baca Juga: Soal Wacana Pimpinan DPR Jadi 7, PKB: Kalau Didukung Kami Siap

Dia menyoroti tugas pimpinan DPR sebagai pengagenda kebijakan. Karena itu, menurut Johnny, penting adanya representasi dari tiap partai.

"Visi-misi pimpinan DPR adalah juru bicara, tapi praktiknya bisa mengangedakan kebijakan. Harusnya representasi partai di pimpinan. Yang jadi soal, fraksinya kebanyakan," pungkas dia.

(imk/erd)