Bupati Subang Nonaktif Ojang Sohandi Divonis 8 Tahun Penjara

Baban Gandapurnama - detikNews
Rabu, 11 Jan 2017 20:06 WIB
Foto: Baban Gandapurnama/detikcom
Bandung - Sirene mobil tahanan KPK meraung melaju kencang ke luar gedung PN Bandung untuk mengantarkan Ojang Sohandi, Bupati Subang nonaktif, menuju Rutan Kebonwaru Bandung. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Ojang dengan hukuman 8 tahun penjara.

Ojang bersalah melakukan kejahatan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua majelis hakim Longser Sormin mengetuk palu menandai tuntasnya sidang agenda putusan terhadap terdakwa Ojang di Ruang I, Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu malam (11/1/2017). Sidang berlangsung mulai pukul 17.40 WIB hingga pukul 19.30 WIB.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Ojang Sohandi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Menjatuhkan hukuman selama 8 tahun dengan denda sebesar Rp 300 juta, subsider 4 bulan penjara," tutur Longser.

Vonis tersebut lebih rendah 1 tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK dengan hukuman 9 tahun penjara, denda Rp 300 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Ojang berkemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam, dan sepatu hitam, tampak serius menyimak hakim membacakan lembaran putusan. Ia duduk di kursi pesakitan sambil menatap hakim.

Berkas putusan dibacakan bergantian oleh Longser dan dua hakim anggota Endang Mamun dan Sri Mumpuni di hadapan empat orang tim JPU KPK dan empat penasihat hukum terdakwa Ojang.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Ojang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 13 UU Tipikor juncto 55 ayat (1) ke-1, juncto Pasal 65 ayat 1 KUHPidana. Dakwaan kedua Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dakwaan ketiga Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999. Lalu dakwaan keempat Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 KUHP.

"Hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan, serta belum pernah dihukum," kata Longser.

Sebelum membacakan amar putusan, Longser sempat mengemukakan alasan sidang berlangsung petang atau menjelang magrib kepada seluruh orang yang hadir di ruang sidang. "Kami minta maaf karena dari Senin sampai sekarang sidang penuh," ucap Longser. Usai sidang, Ojang menerima putusan hakim. Sementara JPU KPK memilih pikir-pikir.

Perbuatan terdakwa Ojang Sohandi dan Jajang Abdul Kholik, serta Lenih Marliani (berkas terpisah) memberikan uang sejumlah Rp 100 juta pada 31 Maret 2016 dan Rp 100 juta pada 11 April 2016 kepada Jaksa Kejati Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni.

Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni merupakan jaksa penuntut umum dalam perkara korupsi penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan dan kapitasi pada program jaminan kesehatan nasional tahun anggaran 2014 di Dinkes Subang dengan tersangka Jajang Abdul Holik selaku Kabid Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Ojang juga menerima uang atau barang yang diduga sebagai gratifikasi atau suap di kantor Bupati Subang, rumah dinas, dan beberapa tempat lain pada periode 1 Oktober 2012 hingga 9 April 2016. Di antaranya menerima Rp 6,190 miliar dari Kabid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai BKD Heri Tantan Sumaryana, satu unit mobil jip dan uang tunai Rp 190 juta dari Plt Kadinkes Subang Elita Budiarti, Rp 1,35 miliar dari Kadisdik Subang Engkus Kusdinar dan Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan Heri Sopandi.

Selain itu, Ojang juga menerima duit Rp 1,150 miliar dari mantan Kadis Bina Marga dan Pengairan Subang H Umar, serta uang tunai Rp 9,590 miliar melalui ajudannya, Rp 17,600 miliar melalui Direktur BPR Subang, dan Rp 420 juta melalui Wakil Ketua I DPRD Subang.

Ojang menerima uang tersebut selama periode 2012-2013 dan 2013-2018. Totalnya terdakwa menerima Rp 38,293 miliar. Dia juga menggunakan uang hasil TPPU senilai Rp 60,323 miliar pada kurun waktu Oktober 2011 sampai April 2016 untuk membeli tanah, kendaraan dengan nama orang lain, serta membiayai kegiatan-kegiatan lainnya.

Uang tersebut dibelanjakan dalam bentuk bangunan, kendaraan, tanah, dan ternak sapi. Dalam dakwaan disebut juga Ojang beberapa kali memberikan uang tunai kepada Bupati Subang sebelumnya, yakni Eep Hidayat, hingga Rp 2,491 miliar, bagi-bagi kepada anggota Komisi A dan D DPRD Subang Rp 1,9 miliar, dan lainnya.

(bbn/ern)