.webp)
"Soal sikap masing-masing partai politik itu adalah hak konstitusional berdasarkan hak politik dan pertimbangan politik masing-masing. Saya tidak sedang menghalangi, menghadang, atau menunda. Tapi kalau melihat kepentingan nasional, kontestasi Pilpres terlalu pagi. Itu pasti akan mengganggu kontestasi politik nasional," kata Ketum PPP M Rohamurmuziy saat berbincang dengan detikcom, Rabu (11/1/2017).
Menurut Romi, demikian Rohamurmuziy biasa disapa, parpol bersabar memulai isu Pilpres sampai revisi UU Pemilu selesai. Revisi UU Pileg dan Pilpres yang tengah digodok menjadi UU Pemilu tunggal di DPR diperkirakan selesai pada April 2017.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kontestasi Pilpres yang terlalu dini dinilai Romi membuat situasi nasional kurang kondusif. Apalagi jika kemudian kebijakan Presiden incumbent, yakni Jokowi, dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2019.
"Ini tentu akan mengangkat kembali persoalan kontestasi. Dan politik nasional akan mengalami lagi bipolarisasi. Dan itu tidak bagus untuk suasana politik nasional ke depan," kata Romi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra yakin mengusung Ketum Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Ambisi Gerindra tersebut juga dibarengi keyakinan bahwa sang ketua umum akan menang.
Kesiapan dan keyakinan itu bukan tanpa alasan. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan saat ini mesin partai menjadi semakin besar. Termasuk jumlah anggota fraksi di DPR. Dari semula berjumlah 26 orang menjadi 73 orang.
"Sekarang kita sangat siap. Dan kami yakin 2019 akan menang. Kemarin saja dengan persiapan yang relatif pendek kita bisa hampir memenangkan dengan perbedaan yang cukup tipis, apalagi sekarang," ungkap Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).
(van/try)
