detikNews
Rabu 11 Januari 2017, 01:54 WIB

Menkominfo: Banyak Serangan Siber dari Luar Negeri

Elza Astari Retaduari - detikNews
Menkominfo: Banyak Serangan Siber dari Luar Negeri Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menyebut ada banyak serangan siber di Indonesia yang berasal dari luar negeri. Untuk itu, integrasi dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan melalui Badan Siber Nasional (Basinas), yang rencananya segera dibentuk pemerintah.

"Kita kerja sama sama semua. Karena kalau setelah dilakukan penapisan, kalau itu pelanggaran hukum, penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum. Kita kerja sama sama Cyber Crime," ungkap Rudiantara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Saat ini, dalam upaya pengawasan, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Polri. Ancaman siber menjadi perhatian serius pemerintah.

"Semuanya terhubung antara polisi dan Kominfo. Ada semacam 'satgas' antara Kominfo dengan Polri. Setiap hari serangan malware dari luar negeri, terutama, gila-gilaan," kata Rudiantara.

Ada beberapa negara yang disebut oleh Menkominfo menjadi lokasi cyber crime. Lemsaneg dalam hal ini juga turut berperan untuk menanggulanginya.

"Banyak, (serangan) dari Amerika Selatan, Asia juga ada. Dari Rusia, Amerika Selatan, itu ada. Dan serangan itu kadang dia menggunakan proxy. Jadi seolah-olah dia dari negara mana, padahal dari negara mana," jelas dia.

"Sekarang kita bisa tanggulangi. Lemsaneg juga memiliki peran. Konsepnya kita mengintegrasikan semua proses bisnis, bukan membentuk badan baru sama sekali. Orang pemerintah sedang efisien kok," tambah Rudiantara.

Pemerintah berencana membentuk Basinas di bawah koordinasi Menko Polhukam. Nantinya badan atau lembaga siber lain di Indonesia akan bergabung dalam badan ini.

"Ada 24 kalo nggak salah lembaga yang sudah dihapus oleh pemerintah. Hanya mengintegrasikan. Nanti koordinasi dari mana, apakah ada Lemsaneg nanti ganti nama Basinas, dan lain sebagainya. Kemudian dari Kominfo, ngumpul semua," sebutnya.

Masing-masing pihak, menurut Rudiantara, bisa saja mengirimkan perwakilan. Sekaligus juga sistem dan infrastrukturnya.

"Bisa orangnya, bisa alatnya, bisa prosesnya. Tapi itu lembaganya pada eksekusi. Karena kalau kebijakan berdasarkan hukum tata negara tetap di menteri. Kalau policy tetap di menteri. UU ITE, misalnya, badan tidak bisa mengeluarkan peraturan badan. Tetap peraturan menteri," papar Rudiantara.

Guna menanggulangi penyerangan siber, Kominfo saat ini fokus membuat standardisasi serta sosialisasi penerapan standar-standar cyber security. Ada tiga critical sector yang menjadi prioritas.

"Itu sudah selesai dokumentasinya, workshop-nya, dengan sektor perbankan dan keuangan, transportasi, energi. Nanti pelaksanaan dipindah ke Basinas," ucapnya.

"Pendirian di Basinas-nya. Tapi kalau proses tadi di Kominfo. Kalau eksekutornya ya diintegrasiinnya bareng-bareng. Sandi itu salah satu fungsi Basinas nantinya," lanjut Rudiantara.

Meski begitu, Menkominfo menegaskan bahwa koordinasi tetap berada di bawah Menko Polhukam. Termasuk pihak-pihak yang bertugas di Basinas.

"Basinas ini yang mengintegrasikan, mengkordinasikan, termasuk orang-orangnya dari mana-mana, juga di bawah ini. Yang mengkordinasikan Menko Polhukam," tutupnya.
(elz/nkn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com