DetikNews
Selasa 10 Januari 2017, 19:00 WIB

Anggota Komisi III Usul DPR Bentuk Pansus Kasus Dugaan Makar

Bisma Alief Laksana - detikNews
Anggota Komisi III Usul DPR Bentuk Pansus Kasus Dugaan Makar Ruang rapat paripurna (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw, mengusulkan agar dibentuk pansus dalam kasus dugaan makar. Hal itu disampaikan setelah mendengar aduan tersangka dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri, yang didampingi Fadli Zon dan Kivlan Zen.

"Supaya tidak terulang lagi, kami usul untuk kita bentuk pansus. Supaya pelapor awal tadi, Aiptu Kusmadiyana, bisa kita hadirkan. Harus ditelusuri ini apa benar berdasarkan bukti atau by design," kata Wenny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Usulan Wenny itu disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dia menunggu respons dari anggota DPR lainnya.

"Tadi memang ada (masukan) dari Saudara Wenny Warouw menginginkan pansus. Kita lihat nanti responsnya. Kalau ada 25 orang lebih, dari lebih satu fraksi dan bisa dibawa kalau disetujui anggota dalam proses dan mekanisme yang ada ya enggak masalah," kata Fadli terpisah.

Fadli pun memberikan alasan mengapa dirinya mendukung adanya pansus makar yang diwacanakan oleh Wenny, yang merupakan koleganya di Partai Gerindra. Menurut Fadli, dengan dibentuknya pansus, akan semakin terbuka, adakah dugaan makar seperti yang dituduhkan pada Rachmawati dan tokoh lainnya.

Sebab, dari keterangan Rachmawati, didapatkan informasi bahwa mereka akan melakukan aksi di depan gedung DPR/MPR untuk menuntut dikembalikannya Undang-undang Dasar 1945 ke naskah asli. Bila ternyata tidak ada unsur makar pada aksi yang akan dilakukan oleh Rachmawati, Fadli meminta polisi untuk mengeluarkan SP3 kasus dugaan makar.

"Karena ini bagus-bagus saja, supaya bisa meneliti, bertanya, dan memintai keterangan. Terkait apakah terjadi abuse of power atau pelanggaran HAM dalam tuduhan makar terhadap tokoh yang tadi datang menyampaikan aspirasi ke DPR," ujar Fadli.

"Agar perkara yang dituduhkan itu bisa dihentikan sesegera mungkin, karena tidak ada bukti yang mendukung secara valid," imbuhnya.

Politikus Gerindra tersebut juga mengatakan, bila tidak ada bukti yang valid dan konkret soal dugaan makar, polisi hanya melakukan penyelidikan kasus tersebut secara imajinatif dan halusinasi saja. Yang dasarnya adalah rasa takut berlebihan terhadap adanya gerakan yang kritis pada pemerintah.

"Kalau tidak ada bukti yang kuat, penyelidikan ini cuma imajinasi, halusinasi saja. Hentikan saja paranoid, dihentikan. Supaya energi bangsa kita tidak habis dalam pepesan kosong. Makarnya tidak ada, tapi ributnya banyak," tutup Fadli.


(bis/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed