Tahun ini Waduk Jatiluhur Ditargetkan Bebas Jaring Apung

Purwakarta - Usulan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk membersihkan seluruh kolam jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur akhirnya bisa diterima. Bahkan proses pembersihan yang semula dijadwalkan akan selesai lima tahun ke depan kini bisa terlaksana hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.

"Sekarang ini kan hanya ada satu perahu penarik punya TNI. Saya sudah ngobrol sama Pak Aster TNI, itu bisa kirim bantuan 10 perahu lagi plus pasukan untuk membantu pembersihan," jelas Dedi saat menggelar rapat dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II di Gedung Negara Bale Nagri, Selasa (10/1/2017) siang.

Nantinya, jika sudah bersih, kawasan KJA yang berada di Waduk Jatiluhur akan berfokus pada peningkatan kualitas air, kapasitas produksi listrik, hingga pencanangan kawasan wisata yang masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam pembersihannya nanti, selain melibatkan unsur pemerintah dan PJT II selaku operator Waduk Jatiluhur, akan dibantu oleh pihak TNI dan Polri.

"Nama operasinya adalah Operasi Waduk Jatiluhur Herang. Saya yakin kalau sudah bersih, ekonomi masyarakat sekitar akan lebih hidup dari sektor pariwisata, dibanding dengan KJA, yang kebanyakan bukan orang pribumi," tuturnya.

Di tempat yang sama, Dirut PJT II Djoko Saputro mengatakan pihaknya mendukung Bupati Dedi membersihkan KJA, mengingat Waduk Jatiluhur adalah aset vital nasional. Selain itu, keberadaan KJA selama ini minim manfaat dan justru malah besar efek negatifnya.

Salah satu efek negatif tersebut adalah menurunnya kualitas air, meningkatnya kandungan H2s yang menyebabkan korosi pada peralatan bendungan penghasil listrik, hingga menjamurnya KJA sehingga tidak terkontrol. Dan puncaknya, pada akhir Desember lalu, waduk ini disusupi jaringan teroris.

"Kebijakan kita, KJA menjadi nol atau zero. Kita akan melipatgandakan kemampuan pembersihan, dan dalam enam bulan bisa selesai," katanya.

Saat ini, kata Djoko, status izin KJA yang mencapai 24 ribu unit sudah dipastikan habis seluruhnya pada akhir Desember 2016 dan tidak akan diperpanjang. Jadi saat ini pihaknya melalui bantuan pemerintah daerah akan memberikan sosialisasi dan melayangkan surat peringatan agar pemilik KJA membersihkan sendiri.

Dengan demikian, jika nantinya dalam tiga kali peringatan tidak dihiraukan, pihaknya berhak melakukan eksekusi terhadap seluruh KJA yang ada di Waduk Jatiluhur.

Sebelumnya, PJT II bersama Pemkab Purwakarta melakukan operasi pembersihan seluruh KJA di Waduk Jatiluhur, dan nantinya akan dibatasi sebanyak 4 ribu KJA. Namun, dalam perjalanan waktu, Bupati Dedi mengusulkan agar Waduk Jatiluhur benar-benar zero KJA. Hal itu lebih dikuatkan Dedi setelah beberapa waktu lalu terjadi penangkapan dan baku tembak Densus 88 dengan jaringan teroris di salah satu KJA. (ega/nwy)